Vokalis Band Sukatani Dikabarkan Dipecat, P2G Minta Kemdiknasmen Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta Kabar akan pemecatan Novi Citra Indriyati, vokalis dari band Sukatani, dari posisinya sebagai guru, semakin menambah luka bagi kebebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dituangkan dalam bentuk seni.

Diketahui, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah itu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, usai munculnya video permintaan maaf terkait lagu "Bayar, Bayar, Bayar," yang dipandang menyinggung kepolisian.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemdikdasmen memanggil pihak sekolah, untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi persoalan ini.

"Harus dijelaskan, terang-benderang ke publik. Perlu diingat, setelah kasus ibu Supriani di Konawe Selatan, Kemdikdasmen sudah membuat MOU dengan Mabes Polri mengenai perlindungan guru. Saya kira kasus semacam ini harus jadi perhatian khusus dalam MOU," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

P2G juga mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendalami isu ini, apakah ada potensi pelanggaran HAM terhadap guru, baik yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun institusi lainnya.

"Komnas HAM memiliki kewajiban, dalam rangka mengawasi bagaimana penegakan hak asasi manusia di dunia pendidikan," jelas dia.

P2G berharap kasus semacam ini tidak terjadi lagi ke depan. Iman menyebut peristiwa serupa pernah juga terjadi menimpa guru Sabil di Cirebon yang dipecat yayasan karena mengkritik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di media sosial.

"Waktu itu Pak Sabil kami advokasi karena kebetulan dia Ketua P2G Cirebon. Kalau diperhatikan, polanya sama, pihak ketiga yang dikritik berhasil menekan sekolah," ucap Iman. 

Dia berharap ini menjadi pembelajaran bagi sekolah, yayasan, dan pemerintah, untuk tidak diskriminatif, tidak bertindak sewenang-wenang kepada profesi guru. Guru berhak dilindungi dan merasa aman dalam menjalankan tugas profesi yang mulia sesuai UU Guru dan Dosen, PP Guru dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru.

P2G memberikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap Novi, yang dianggap sebagai wujud nyata perlindungan terhadap guru sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 UU Guru dan Dosen.

P2G juga mengapresiasi pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa Polri tidak anti kritik. Pernyataan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi jajaran kepolisian di bawahnya.

Namun, dalam kasus ini, Iman belum melihat adanya upaya perlindungan profesi guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.