Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem electronic learning (e-learning). Nantinya sistem pembelajaran di DKI bakal berbasis elektronik demi mewujudkan Jakarta Smart City. Seluruh sekolah dan puskesmas di DKI akan difasilitasi dengan fiber optik dan antena telekomunikasi mikro seluler.
"Tadi kami baru bertemu dengan perusahaan fiber optik. Jadi kita pengin dia sumbang untuk bikin fiber optik di semua sekolah. Kita ingin terapkan e-learning di semua sekolah dan puskesmas. Dia mau sediakan secara gratis," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Pria yang karib disapa Ahok itu telah bertemu dengan Direktur PT BIT Teknologi Nusantara untuk membahas kerja sama penerapan Jakarta Smart City ini. Untuk merealisasikan konsep itu, perusahaan tersebut meminta ruangan berukuran 2x3 meter di setiap sekolah dan puskesmas.
"Dia kan minta ruang 2x3 meter, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sempat salah paham, malah mau minta biaya sewa terhadap ruangan itu. Padahal perusahaan itu mau pasang alat, masa suruh sewa, itu kan nggak lucu. Kadang-kadang prosedural kita itu suka salah," tutur Ahok.
Politisi Gerindra itu pun meminta PT BIT berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi (Kominfomas) DKI Jakarta dan BPKD untuk membicarakan masalah perjanjiannya.
"Nanti Dinas Kominfomas yang akan mempertemukan dia dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI. Untuk jumlah unitnya, terserah mereka. Maunya sih semua sekolah. Paling tidak semua sekolah yang dilewati fiber optiknya," pungkas Ahok. (Ndy)
"Tadi kami baru bertemu dengan perusahaan fiber optik. Jadi kita pengin dia sumbang untuk bikin fiber optik di semua sekolah. Kita ingin terapkan e-learning di semua sekolah dan puskesmas. Dia mau sediakan secara gratis," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Pria yang karib disapa Ahok itu telah bertemu dengan Direktur PT BIT Teknologi Nusantara untuk membahas kerja sama penerapan Jakarta Smart City ini. Untuk merealisasikan konsep itu, perusahaan tersebut meminta ruangan berukuran 2x3 meter di setiap sekolah dan puskesmas.
"Dia kan minta ruang 2x3 meter, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sempat salah paham, malah mau minta biaya sewa terhadap ruangan itu. Padahal perusahaan itu mau pasang alat, masa suruh sewa, itu kan nggak lucu. Kadang-kadang prosedural kita itu suka salah," tutur Ahok.
Politisi Gerindra itu pun meminta PT BIT berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi (Kominfomas) DKI Jakarta dan BPKD untuk membicarakan masalah perjanjiannya.
"Nanti Dinas Kominfomas yang akan mempertemukan dia dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI. Untuk jumlah unitnya, terserah mereka. Maunya sih semua sekolah. Paling tidak semua sekolah yang dilewati fiber optiknya," pungkas Ahok. (Ndy)