Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mengetahui adanya oknum PNS berinisial D yang diduga menjadi calo undangan Jokowi. Oknum itu meminta uang kepada Pimpinan Yayasan Rumah Sakit Jakarta (YRSJ) untuk menghadirkan Jokowi.
"Aku nggak tahu. Tapi yang mau ngasih pungli untuk ketemu kita mah bego saja. Orang mau ketemu saya kan tinggal tunggu di tangga, kan langsung masuk," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Hanya, ia meragukan jika staf gubernur atau wakil gubernur maupun PNS ada yang melakukan pungutan liar. Sebab, banyak yang sudah mengetahui nomor ponsel, alamat email, dan pin blackberry-nya, sehingga apabila ada kejadian seperti itu warga bisa langsung mengadu kepadanya.
"Orang bisa sms. Staf kita mana berani main. Semua punya nomor HP saya. Warga SMS saya, ketahuan dong. Kalau mau ketemu aku mah ketemu saja. Ke rumah juga boleh," kata Ahok.
Tetapi ia mengakui bahwa beberapa kali menolak undangan pameran dan semacamnya yang tidak jelas. Karena adanya permintaan dana kepada warga yang hadir dengan menjual namanya dan Gubernur Joko Widodo.
"Kita musti lihat. Kadang-kadang ada oknum minta duit, 'Kita bisa datangin si Ahok nih'. Dia bilang sama kita, kita kasihan, kita datang. Padahal kita ditipu. Makanya kalau gitu, saya nggak mau pergi," ungkapnya.
Namun, jika benar ada oknum PNS Pemprov DKI yang melakukan praktik pungli, ia akan memberikan sanksi tegas. "Sanksi dong," tegas Ahok.
Kasus calo undangan itu mencuat setelah pembina yayasan RS Jakarta yang juga mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga mengutus perwakilan bernama Apit untuk mengantarkan surat permohonan kepada Jokowi. Namun, setelah beberapa kali mengirim surat tersebut, pihak rumah sakit belum mendapatkan jawaban dari Jokowi.
Setelah dikonfirmasi, seorang berinisial D yang mengaku PNS DKI Jakarta mengatakan untuk dapat menghadirkan Jokowi dalam acara tersebut, harus menyetor sejumlah uang. (Mut)
"Aku nggak tahu. Tapi yang mau ngasih pungli untuk ketemu kita mah bego saja. Orang mau ketemu saya kan tinggal tunggu di tangga, kan langsung masuk," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Hanya, ia meragukan jika staf gubernur atau wakil gubernur maupun PNS ada yang melakukan pungutan liar. Sebab, banyak yang sudah mengetahui nomor ponsel, alamat email, dan pin blackberry-nya, sehingga apabila ada kejadian seperti itu warga bisa langsung mengadu kepadanya.
"Orang bisa sms. Staf kita mana berani main. Semua punya nomor HP saya. Warga SMS saya, ketahuan dong. Kalau mau ketemu aku mah ketemu saja. Ke rumah juga boleh," kata Ahok.
Tetapi ia mengakui bahwa beberapa kali menolak undangan pameran dan semacamnya yang tidak jelas. Karena adanya permintaan dana kepada warga yang hadir dengan menjual namanya dan Gubernur Joko Widodo.
"Kita musti lihat. Kadang-kadang ada oknum minta duit, 'Kita bisa datangin si Ahok nih'. Dia bilang sama kita, kita kasihan, kita datang. Padahal kita ditipu. Makanya kalau gitu, saya nggak mau pergi," ungkapnya.
Namun, jika benar ada oknum PNS Pemprov DKI yang melakukan praktik pungli, ia akan memberikan sanksi tegas. "Sanksi dong," tegas Ahok.
Kasus calo undangan itu mencuat setelah pembina yayasan RS Jakarta yang juga mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga mengutus perwakilan bernama Apit untuk mengantarkan surat permohonan kepada Jokowi. Namun, setelah beberapa kali mengirim surat tersebut, pihak rumah sakit belum mendapatkan jawaban dari Jokowi.
Setelah dikonfirmasi, seorang berinisial D yang mengaku PNS DKI Jakarta mengatakan untuk dapat menghadirkan Jokowi dalam acara tersebut, harus menyetor sejumlah uang. (Mut)