Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundang Partai Gerindra. Hal ini terkait somasi yang dilayangkan ke KPU pada 2 hari lalu karena ada temuan 3,7 juta data bermasalah pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.
"Kita sudah mencermati sekitar 3,7 juta yang dikatakan bermasalah oleh Gerindra. Dari sebagian yang kita cek, itu tidak sepenuhnya tepat," kata Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).
Partai Gerindra menilai, sekitar 3,7 juta data bermasalah tersebut sarat dengan kegandaan, salah satunya ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya karena elemen lainnya --nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat-- sudah sepadan.
"Kita akan tanyakan, apa yang dikategorikan mereka ganda? Apakah nama saja yang sama lalu diartikan mereka itu ganda? Atau ada 2 elemen?" ucap dia.
Arif menjelaskan, sebelum mengundang Gerindra, KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu dengan semua komisioner. Sehingga nantinya, dapat dicapai kepastian data bermasalah yang bisa ditindaklanjuti ke lapangan.
"Sebelum data ini kita sampaikan ke lapangan, kita ingin pastikan dulu data ini dari Gerindra. Sekarang pun petugas kita di lapangan masih bekerja untuk memverifikasi ulang data yang masih bermasalah," ujar Arief.
Arief mencermati, data yang diberikan Gerindra tersebut mengindikasikan orang yang berbeda meskipun namanya sama.
"Nama Mariyem di Indonesia kan banyak. Apakah itu juga dikategorikan mereka sama? Kita perlu tanyakan juga sumber data mereka darimana," tandas Arief.
Pada Selasa 19 November, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman mendatangi dan menyomasi KPU. Tim ITE Gerindra menemukan data pemilih bermasalah di 17 kabupaten/kota berdasarkan data pemilih yang diberikan KPU kepada partai politik.
Habiburokhman menjelaskan, temuan 3,7 juta data bermasalah itu di luar 10,4 juta data pemilih bermasalah yang belum memiliki NIK. Dengan kata lain, 3,7 juta merupakan bagian dari daftar pemilih yang telah ditetapkan. (Mvi/Sss)
"Kita sudah mencermati sekitar 3,7 juta yang dikatakan bermasalah oleh Gerindra. Dari sebagian yang kita cek, itu tidak sepenuhnya tepat," kata Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).
Partai Gerindra menilai, sekitar 3,7 juta data bermasalah tersebut sarat dengan kegandaan, salah satunya ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya karena elemen lainnya --nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat-- sudah sepadan.
"Kita akan tanyakan, apa yang dikategorikan mereka ganda? Apakah nama saja yang sama lalu diartikan mereka itu ganda? Atau ada 2 elemen?" ucap dia.
Arif menjelaskan, sebelum mengundang Gerindra, KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu dengan semua komisioner. Sehingga nantinya, dapat dicapai kepastian data bermasalah yang bisa ditindaklanjuti ke lapangan.
"Sebelum data ini kita sampaikan ke lapangan, kita ingin pastikan dulu data ini dari Gerindra. Sekarang pun petugas kita di lapangan masih bekerja untuk memverifikasi ulang data yang masih bermasalah," ujar Arief.
Arief mencermati, data yang diberikan Gerindra tersebut mengindikasikan orang yang berbeda meskipun namanya sama.
"Nama Mariyem di Indonesia kan banyak. Apakah itu juga dikategorikan mereka sama? Kita perlu tanyakan juga sumber data mereka darimana," tandas Arief.
Pada Selasa 19 November, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman mendatangi dan menyomasi KPU. Tim ITE Gerindra menemukan data pemilih bermasalah di 17 kabupaten/kota berdasarkan data pemilih yang diberikan KPU kepada partai politik.
Habiburokhman menjelaskan, temuan 3,7 juta data bermasalah itu di luar 10,4 juta data pemilih bermasalah yang belum memiliki NIK. Dengan kata lain, 3,7 juta merupakan bagian dari daftar pemilih yang telah ditetapkan. (Mvi/Sss)