Atut Belum Teken APBD, Pemkab Tangerang Utang ke Rumah Sakit

Pemkab Tangerang terancam berutang karena anggaran kesehatan senilai Rp 60 miliar belum ditandatangani.

oleh Liputan6 diperbarui 12 Jan 2014, 02:25 WIB
Diterbitkan 12 Jan 2014, 02:25 WIB
atut-kpk-1-131221c.jpg
Meski telah mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ratu Atut Chosiyah masih menyandang jabatannya sebagai Gubernur Banten. Hal ini pun berimbas pada tertundanya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2014.

Tertundanya APBD ini lantaran belum mendapatkan persetujuan dari Atut yang kini berstatus tersangka suap Pilkada Lebak. Akibatnya, Kabupaten Tangerang terpaksa terancam harus berutang agar bisa melaksanakan salah satu program unggulannya, yakni Kartu Tangerang Sehat (KTS).

"Terhambatnya pencairan dana untuk program kesehatan itu tentunya akan berimbas kepada klaim biaya pengobatan dan perawatan 17 rumah sakit yang menjadi mitra Pemkab Tangerang," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Naniek Isnaini kepada Liputan6.com di Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2013).

Naniek mengatakan, jumlah APBD Kabupaten Tangerang untuk tahun 2014 ini mencapai Rp 3,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp 60 miliar dialokasikan untuk membiayai layanan kesehatan bagi 127.438 warga kurang mampu di Kabupaten Tangerang.

Atut kini menjadi tersangka 2 kasus yang sedang ditangani KPK. Atut ditahan KPK terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Kemarin, KPK mengumumkan bahwa Atut menjadi tersangka kasus baru, pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. (Don/Ndy)

Baca juga:
Banten Terancam `Kolaps`, SBY Didesak Terbitkan Perppu

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya