Jenderal Gatot Buka Peluang Terjun ke Dunia Politik Usai Pensiun

Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2018. Presiden Jokowi telah menetapkan calon penggantinya.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 05 Des 2017, 12:17 WIB
Diterbitkan 05 Des 2017, 12:17 WIB
Panglima TNI Umumkan Tersangka Korupsi Heli AW 101
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberi keterangan kasus dugaan pembelian helikopter AW 101, Jakarta, Jumat (26/5). POM TNI menetapkan tiga tersangka yaitu Marsma TNI Fachri Adamy, Letkol (Adm) WW dan Pelda SS. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Bogor - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2018. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah memilih Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hari Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Gatot.

Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku akan tetap berbakti untuk bangsa dan negara. Salah satu opsi yang ia punya adalah terjun ke dunia politik.

Meski Gatot belum tegas mengungkapkannya, secara tersirat ia menyatakan kesiapannya saat ditanya wartawan peluangnya berkecimpung di politik.

"Apa pun yang diminta negara, apa pun saya berikan. Tidak akan saya menghindari itu," kata Jenderal Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

Di berbagai survei, nama Jenderal Gatot Nurmantyo selalu masuk dalam radar calon Wakil Presiden 2019. Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasil survei terbarunya.

Salah satunya terkait syarat bakal calon wakil presiden pendamping Jokowi dan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Sebesar 22,5 persen Jokowi dinilai cocok dengan wakil dari kalangan militer, ketimbang opsi dari kalangan sipil yang hanya memiliki persentase 1,9 persen," papar Direktur Indo Barometer M Qodari di Hotel Atlet Senayan, Jakarta Selatan, Minggu 3 Desember 2017.

Dengan syarat kecocokan tersebut, lanjut dia, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersaing ketat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Gatot menegaskan jiwa prajuritnya siap berkontribusi dalam bentuk apa pun.

"Saya sebagai prajurit walaupun pensiun manakala negara memanggil untuk mengabdi sekecil apa pun, saya siap mengabdi," kata Gatot.

 

Tak Buat Keputusan Strategis

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin meminta agar Jenderal Gatot Nurmantyo tak membuat keputusan strategis. Hal ini menyusul adanya surat dari Presiden Jokowi yang segera mengganti Panglima TNI.

"Karena sudah ada surat resmi dari presiden tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, maka sebaiknya tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya," ujar Hasanuddin dalam siaran persnya, Selasa (5/12/2017).

Mutasi para perwira tinggi, kata Hasanuddin, sebaiknya dilakukan oleh panglima baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar suasana tetap kondusif.

Selain itu, kata dia, Jenderal Gatot juga diminta untuk segera menyiapkan memo serah terima jabatan.

Komisi I sendiri, kata Hasanuddin, segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru yang menurut surat dari Jokowi ditunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Hadi Tjahjanto.

"Konsekuensi logisnya, maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR," kata dia.

Presiden Jokowi telah mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan itu sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya