Kontrak Politik Djarot dengan Kaukus Perempuan di Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat dialog dengan puluhan organisasi perempuan di Gedung Bimbingan Konseling Pendidikan Anak Usia Dina (BK-PAUD) di Jalan Kenanga Raya Medan. Usai dialog, Djarot menandatangani kontrak politik dengan kaukus perempuan untuk memberikan perhatian penuh pada aspek perlindungan.

Kontrak politik dilakukan Djarot bukan hanya karena ingin memberdayakan peremuan, tetapi juga karena benar-benar merasa sangat berutang budi dengan kaum perempuan.

"Saya bisa seperti ini karena perempuan. Ada dua perempuan yang paling berjasa dalam hidypusaya yakni ibu dan isteri saya," kata Djarot, Sabtu (9/6/2018).

Tiga program kartu yang disiapkan, ungkap dia, yakni Kartu Sumut Pintar, Kartu Sumut Sehat, dan Kartu Sumut Sejahtera memiliki kaitan langsung dengan kaum perempuan.

Djarot Saiful Hidayat mencontohkan penyiapan kartu sumut pintar yang dapat digunakan bagi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Dengan penyiapan biaya hidup Rp 1 juta per bulan bagi anak-anak yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, maka diharapkan kalangan perempuan dapat menyukseskan pendidikan anaknya.

Demikian juga dengan kartu sumut sehat yang bermanfaat bagi kalangan perempuan karena mendapatkan perlindungan kesehatan dengan diikutkan dalam program BPJS.

"Nanti akan dapat pelayanan kesehatan secara gratis asalkan mau ditempatkan di Kelas 3. Kalau Kelas 1, harus bayar," katanya seperti dilansir Antara.

Karena itu, Djarot Saiful Hidayat bersedia menandatangani kontrak politik tersebut karena menilai kalangan perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam pilkada Sumut guna menentukan arah pembangunan untuk lima tahun mendatang.

Sebelum penandatanganan kontrak politik itu, Direktur Perkumpulan Sada Ahmo (Persada) Berliana Purba mengatakan, kalangan perempuan di Sumut belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berliana Purba mencontohkan tingginya angka kematian ibu pada tahun 2017 yang mencapai 194 kasus.

Pihaknya juga menilai perempuan kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan serta minimnya peran perempuan dalam perpolitikan dan pengambilan keputusan.

Karena itu, pihaknya mengajukan delapan agenda politik perempuan kepada cagub yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Delapan agenda itu adalah pemenuhan hak politik perempuan, pemenuhan hak reproduksi, penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan pekerja rumahan dan sektor informal, pemenuhan hak ekonomi perempuan, pemenuhan hak perempuan muda dan anak, pemenuhan hak pendidikan perempuan, serta pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat dan aman.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, delapan agenda yang diajukan kaukus perempuan tersebut tentu menjadi perhatian, bahkan sudah terangkum dalam visi dan misi bersama wakilnya Sihar Sitorus.

Saksikan video pilihan di bawah ini: