PPP: Kalau Kebijakan Ekonomi Jokowi Salah, Harusnya Seperti Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah. Namun, tak pernah memberikan tawaran konsep sistem ekonomi seperti apa yang layak diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, Prabowo dan kubunya hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi atau konsep baru. Hal ini terkait pidato Prabowo di acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang mengkritisi perekonomian. Bahkan Prabowo menyebut sistem perekonomian saat ini sebagai ekonomi kebodohan atau economics of stupidity.

"Ini Pak Prabowo juga tampaknya senada ya. Pada dasarnya sama juga sama timnya. Padahal yang kita ingin dengar itu katakanlah kalau kebijakan ekonominya Pak Jokowi itu salah, harusnya seperti apa?" ujar Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2018).

Di negara demokrasi manapun, lanjut Arsul, daya pembeda pemerintah dan oposisi ialah saling beradu gagasan atau konsep. Oposisi biasa mengkritisi dengan menawarkan konsep baru sebagai solusi.

Namun menurutnya hal semacam itu tak berlaku di Indonesia. Dia menilai oposisi hanya menyalahkan dan bahkan menakut-nakuti masyarakat bahwa Indonesia akan bubar.

"Mohon maaf saja tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau-beliau, itu yang belum kelihatan. Yang ada distingsinya adalah dalam hal ini menakut-nakuti rakyat. Mulai dari Indonesia bubar, Indonesia akan punah, kemudian sistem perekonomian kacau. Nah yang benar itu yang seperti apa?" lanjut Arsul.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Arsul mengatakan Prabowo juga kerap mengkritisi soal utang pemerintah Indonesia. Pihaknya pun sangat ingin mengetahui apakah ada konsep alternatif dari kubu Prabowo-Sandi agar pembangunan bisa dilaksanakan tanpa utang.

"Kita harapkan, kalau selalu dikritisi tentang soal utang untuk pembangunan, kita ingin mendengar alternatif pembangunan tanpa utang itu yang seperti apa? Apakah rakyatnya misalnya akan diminta untuk iuran tiap hari Jumat berapa, gitu lho. Atau apa? Itu yang ingin kita dengar sebetulnya," pungkas Arsul

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: