Gerindra Tak Persoalkan Kampanye Negatif di Pilpres, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra tak mempersoalkan kampanye negatif yang dilontarkan Presiden PKS Sohibul Iman akhir pekan kemarin. Dalam pernyataannya, Sohibul mempersilakan kader PKS melakukan kampanye negatif dalam rangka menyongsong Pemilu 2019.

Gerindra menilai tak ada salahnya dengan kampanye negatif. Kampanye negatif dianggap sama dengan kritik. Demikian disampaikan Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, Selasa (16/10/2018).

"Kritik bagian negative campaign namanya. Nah yang salah itu adalah black campaign. Kalau kritik itu kan negative campaign. Mengkritisi orang itu bagian dari negative campaign. Jadi jangan mispersepsi," jelasnya kepada merdeka.com.

Menurut caleg dapil Sumatera Barat ini, kampanye negatif diperbolehkan. Dia mencontohkan kampanye negatif misalnya ketika pihaknya mengingatkan Presiden Joko Widodo akan janji-janjinya yang belum dilaksanakan.

"Kampanye negatif itu kita mengingatkan masyarakat bahwa Pak Jokowi itu berjanji ABCD di 2014 ternyata realita tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya kampanye negatif," sebutnya.

Selain itu kampanye negatif juga biasanya berkonten soal rekam jejak lawan politik. Menurutnya pola kampanye seperti ini telah berjalan selama ini di Indonesia dan dijalankan baik oleh kubu capres petahana Jokowi-Ma'ruf maupun kubu Prabowo-Sandi.

"Yang tidak boleh itu black campaign, fitnah, hoaks, SARA, itu enggak boleh. Kalau negative campaign itu kan sudah berjalan dan dua kubu menjalankan itu. Negative campaign itu kan Pak Jokowi punya janji apa, kita tanya lagi janji itu, itu namanya negative campaign. Negative campaign itu memberikan rekam jejak, segalanya," paparnya

Kendati demikian Andre menegaskan pihaknya tetap memprioritaskan kampanye positif. Pihaknya pun tak khawatir pernyataan Presiden PKS akan menjadi blunder bagi kubu Prabowo-Sandi.

"Kita sih kampanye, kampanye yang positif. Tapi ini kan soal isi atau pengertian arti negative campaign itu apa. Nah negative campaign itu mengkritik. Supaya enggak missed ini. Jadi saya rasa tetap kita positive campaign dasar kampanye kita. Nah di saat perlu kita bakal kritik. Gitu lho. Tapi cara berkampanye kita kampanye positif. Kita menjual apa yang layak kita jual. Prioritasnya tetap positive campaign," ujar Andre.

Sementara itu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin Johnny G Plate, mengatakan meski kampanye negatif tidak dilarang, namun hal itu tidak memiliki kontribusi bagi demokrasi bangsa.

"Negative campaign tidak dilarang UU, tapi tidak akan akan memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas demokrasi kita," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Menurut Plate, cara yang bagus menghadapi kontestasi Pemilu 2019 melalui adu program dan integritas. Lagi pula, rakyat juga sudah cukup cerdas dalam memilih partai yang memiliki nilai positif bagi demokrasi.

"Rakyat sudah cerdas dan rakyat akan menilai partai-partai mana yang mengusung gaya politik untuk peningkatan kualitas demokrasi gaya politik yang menampilkan dan mentransmisi sosialisasikan program-program pembangunan dengan partai-partai yang mengusung ide-ide masukan-masukan terkait kekurangan lawan," ungkapnya.

"Bahwa kekurangan dan kelebihan paslon perlu diketahui oleh publik iya. Tapi mengeksploitasi berlebihan thd kekurangan calon itu sama saja dengan menurunkan kulitas demokrasi," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi, Hary Ariyanti

Sumber: Merdeka.com