Hasto: Ferry Mursidan Diganti, Pembagian Sertifikat Tanah Lancar

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, memandang, apa yang dilakukan Jokowi, semata-mata menjalankan keinginan masyarakat.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 20 Okt 2018, 08:57 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2018, 08:57 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, mengkritik Jokowi yang selalu membagikan sertifikat tanah. Menurutnya, seolah-olah hanya menampilkan peran Presiden.

Terkait hal ini, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto memandang apa yang dilakukan Jokowi semata-mata menjalankan keinginan masyarakat.

"Pak Jokowi melihat, bagaimana masyarakat mendambakan adanya sertifikat tanah," ucap Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Dia lantas menyindir, peran Ferry yang dianggapnya menghambat keinginan masyarakat tersebut.

"Pak Jokowi memberikan arah yang benar (mendorong percepatan sertifikasi tanah). Hasilnya, setelah Pak Ferry digantikan, kita lihat progresifitasnya jauh lebih cepat. Bahkan menjadi skala prioritas," jelas Hasto.

Dia menegaskan, kritik dari Ferry hal yang lumrah. Karena menjadi menteri, kemudian di reshuffle.

"Kami memahami yang namanya menteri di reshuffle itu kan bisa lihat berbagai macam ekspresinya. Tapi seharusnya memberikan kritik itu dengan data," dia memungkasi.

 

Menutupi Peran Semua Pihak

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan saat membagikan sertifikat tanah di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa (25/9). Jokowi membagikan 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat kabupaten dan kota Bogor. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, mantan Menteri Agraria dan Tat Ruang yang kini bergabung di Badan Pemenangan Pemilu Prabowo-Sandiaga, menilai aksi Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah seolah menutupi peran semua pihak.

"Ya sah-sah saja, bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau wali kota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari Presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting," kata Ferry di Jateng, Minggu (14/10/2018).

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya