BPN: Soal Perhitungan Sementara, 2 Kubu Punya Acuan Masing-Masing

BPN anggap wajar 2 kubu saling merasa memenangkan Pilpres 2019 karena memiliki landasan berbeda.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 18 Apr 2019, 18:54 WIB
Diterbitkan 18 Apr 2019, 18:54 WIB
20160519-Kasus-Siyono-Jakarta-Yoppy-Renato
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar (tengah) memberikan keterangan pers kepada media di KPK, Jakarta, Kamis (19/5). Kedatangannya meminta agar KPK menelisik asal muasal uang Rp100 juta pemberian Densus 88 tersebut. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap wajar dua kubu yang bertarung di kontestasi Pilpres 2019 saling menyatakan kemenangan. Sebab, kedua kubu memiliki acuan masing-masing dalam menghitung hasil sementara pemungutan suara.

"Kan kubu TKN (Jokowi-Ma'ruf) klaim menang dari quick count, kita tentu juga punya data bahwa hasil exit poll internal BPN juga quick count dan real count internal BPN menunjukkan kita unggul," ujar Dahnil di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Meski begitu, Dahnil meminta semua pihak tetap menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tentu final result hasilnya kita lihat real count KPU," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu mengkritisi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengancam akan membubarkan mobilisasi massa terkait hasil Pilpres 2019. Menurutnya, Kapolri tidak perlu menyampaikan hal yang menakut-nakuti.

"Jangan sampai provokasi itu justru hadir dari aparatur hukum. Pak Prabowo kan udah sejak awal menyampaikan agar seluruh pendukung tenang dan damai tidak ada satu pun yang boleh lakukan tindakan anarkitis, itu catatan sejak awal. Oleh sebab itu, saran kami Kapolri tidak perlu mengeluarkan statement yang seolah menakut-nakuti," kata Dahnil.

Dahnil memastikan bahwa, BPN dan partai koalisi memiliki tanggung jawab supaya masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan sikap anarkis. Karena itu, BPN selalu menyampaikan kepada semua pihak untuk menunggu hasil real count atau penghitungan resmi dari KPU.

"Karena itu seluruh relawan dan pendukung seluruh partai koalisi untuk mengawal proses pengumpulan C1, termasuk kita ingin menyarankan supaya KPU lakukan akselerasi terhadap quick real count melalui websitenya itu supaya bisa cepat ter-update dan masyarakat itu bisa tenang," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak Toleransi Pengganggu Ketertiban

Panglima TNI Dan Kapolri Pimpin Apel Pengamanan Natal Dan Pemilu 2019
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menghadiri Apel Kesiapan Natal, Tahun Baru 2019 serta menjelang Pemilu legislasi dan Presiden 2019 di lapangan silang Monas, Jakarta, Jumat (30/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berterimakasih kepada seluruh aparat keamanan karena Pemilu 2019 berjalan aman dan damai. Dia menyatakan, TNI-Polri siap menjaga stabilitas keamanan pada tahapan-tahapan selanjutnya.

"Kami, tidak akan mentoleransi dan akan menindak tegas upaya yang akan menggangggu ketertiban, serta aksi-aksi inskonstitusional dan merusak proses demokrasi. NKRI harga mati," kata Hadi, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Senada, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengimbau seluruh pihak untuk tidak mobilisasi. Baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan terhadap pemilu.

"Kemarin juga ada di HI, kita bubarkan. Ada dua (pendukung) pasangan yang mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan," ungkap Tito.

Dia mengingatkan agar semua pihak harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ingat, ini adalah proses demokrasi yang salah satu semenjak reformasi termasuk dihadiri oleh partisipasi publik yang sangat tinggi, di atas 80 persen, melibatkan hampir 180 juta lebih pemilih," jelas Tito.

Jadi siapapun yang terpilih, masih kata dia, mendapatkan kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang tinggi.

"Dan langkah inkonstusional melawan kehendak rakyat, itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat. Dan TNI Polri akan menjaga hal itu," pungkasnya.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya