Jubir BPN ke Pendukung Prabowo: Saksikan Sidang MK di Rumah Masing-Masing

Andre Rosiade mengimbau kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi untuk mempercayakan kepada tim pengacara.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 14 Jun 2019, 12:08 WIB
Diterbitkan 14 Jun 2019, 12:08 WIB
Sidang Sengketa Pilpres
Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon mengikuti sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana tersebut memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade kembali meminta pendukung Prabowo-Sandiaga tidak datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya hal itu sesuai dengan instruksi dari capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sekali lagi mengimbau masyarakat Indonesia, pendukung beliau tidak usah datang ke Mahkamah Konstitusi, saksikan saja sidang MK di rumah masing-masing. Jangan sampai ada para pendukung Prabowo yang hadir. Ini sesuai dengan komitmen pak prabowo dan bang sandi," kata Andre saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Dia pun sekali lagi mengimbau kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi untuk mempercayakan kepada tim pengacara.

"Kalau ada yang datang, kita akan imbau untuk pulang. Percayalah kuasa hukum kita akan memberikan kejutan luar biasa tiap hari dalam persidangan. Jadi rugi (kalau) tidak menonton sidangnya," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Bukan untuk Melihat Siapa yang Kalah atau Menang

Sidang Sengketa Pilpres
Suasana sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sesuai jadwal, persidangan hari ini dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Andre menerangkan, sidang sengketa ini bukan untuk melihat siapa yang kalah atau menang, tapi untuk membuktikan supaya ke depan tidak lagi ada kecurangan.

"Tapi, supaya (Pilpres) 2024 tidak ada lagi indikasi kecurangan. Bagaimana untuk evaluasi pemilihan umum yang lebih baik dan demokrasi kita yang lebih baik untuk 2024," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya