Khofifah Nilai Bansos Bisa Untungkan Petahana di Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai, Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 menguntungkan calon petahana.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pandangan dalam webinar yang diadakan Taruna Merah Putih (TMP) bertema Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 pada Minggu 9 Agustus 2020 malam.

"Apa betul bahwa di era pandemi ini kemungkinan bansos akan mengguntungkan petahana? Rasanya iya. Kenapa? Karena ada 7 macam lapisan bansos dari pemerintah pusat yang kemudian proses penyampaiannya ini karena memang penanggungjawabnya adalah Bupati, Wali Kota, jadi mereka akan menyerahkan bagi masyarakat. Apakah itu BLT dari Kementerian Desa, apakah itu bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, belum lagi PKH," kata Khofifah.

Dia pun sudah berdiskusi dengan KPUD serta Bawaslu, bahkan sudah menyurati para bupati serta wali kota terkait hal ini. Dia bahkan sudah mengundang seluruh stakeholder untuk membicarakan permasalahan Bansos di Pilkada 2020 tersebut.

"Secara formal kami sudah menyurat kepada bupati, wali kota, baik yang petahana maupun yang tidak ikut running tapi sangat mungkin dia tidak running tapi punya jagoan. Sama sebetulnya Jadi kami menyurat. Juga kami menyiapkan forum, mengundang bupati/wali kota, kemudian Inspektorat, kemudian sekda, juga kami menghadirkan secara virtual," tutur Khofifah.

Selain itu, dia mengundang pejabat dari sejumlah lembaga penegak hukum untuk berdiskusi terkait hal ini.

"Deputi Pencegahan dari KPK, Kemudian BPKB dan Kejati, kami ingin menyampaikan pesan bahwa, yang kita harapkan bansos ini seperti pesan Pak Presiden tidak sekedar send tapi delivered. Sehingga masyarakat merasakan manfaatnya bahwa ada bantuan sosial yang bisa diberikan penguatan," lanju Khofifah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Menteri Sosial ini juga menyebut sudah menerima banyak laporan soal modus-modus bansos oleh petahana.

"Ketika menyampaikan, ini sudah kita menemukan dan sudah kita bahas dengan Bawaslu Jatim, kita juga mendapatkan laporan dari banyak sekali yang memberikan contoh bahwa ini amplopnya ditulisi nama Bupati yang bersangkutan. Oh ini bungkus sembakonya dikasih logo, bukan hanya bupati, tapi logo calon paslonnya. Jadi hal-hal seperti ini saya sudah komunikasikan dan koordinasikan dengan Bawaslu dan juga KPU," ungkap Khofifah.

Meski demikian, hal-hal seperti ini sudah disampaikan tidak hanya KPU dan Bawaslu. Tapi pemerintah pusat, agar tidak memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.

"Lebih dari itu Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan komperhensif dengan Pak Menko Polhukam dengan menghadirkan Bawaslu, KPUD, dan Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarkan akan Pilkada. Karena di Jatim ada 19 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Diantaranya 2 adalah petahana," pungkasnya.