Ganjar Pranowo Kejar Semua Masukan, Tidak Mau Baper Hadapi Kritik

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyatakan sangat memerlukan masukan dari banyak pihak. Dia merasa tidak perlu bawa perasaan alias baper dalam menghadapi kritik yang datang demi kemajuan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat mengulas kritik demokrasi dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM). Adapun acara tersebut membahas demokrasi dan ekonomi Indonesia digelar di Makassar pada Sabtu, 18 November 2023.

"Ini permasalahan yang hari ini muncul. Tadi disampaikan, oligarki politik. Sulit mengirim kritik dan saran. Orang tidak mau dikritik. Atau kritiknya versi Bung Rocky yang kritiknya menggelegar terus dan nanti orang sakit hati. Dan saya biasa saja," ujar Ganjar Pranowo dalam siaran pers acara tersebut, Minggu (19/11/2023).

Ganjar sendiri memuji kehadiran Rocky Gerung dalam agenda dialog tersebut. Ganjar memulai dengan membahas isu-isu penting seperti toleransi dan pendidikan hingga urusan kritik yang kerap dilontarkan.

"Saya pernah dikritik beliau, saya tulis, menurut saya Bung Rocky itu kritikus terbaik abad ini. Kita benarkan. Apa yang clear dari beliau kita harapkan memang begitu," kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut menyambut sikap Rocky dengan tawa dan memberikan pujian atas berbagai kritik yang dianggapnya memiliki dampak signifikan.

"Buat saya, itu biasa saja," kata capres nomor urut tiga itu.

Tidak ketinggalan, Ganjar Pranowo menyatakan dirinya tidak pernah merasa baper dalam menerima kritik dan memilih untuk merangkul serta menampung lebih banyak lagi masukan serta pendapat apapun.

"Ini menurut saya asyik-asyik saja, enggak perlu baper. Maka kemudian kita dari permasalahan ini kita merangkul, mendengarkan semua dengan membuka lebih banyak dialog," Ganjar menandaskan.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).

Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar Pranowo perihal penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini. Dia ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakkan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak.

"Dulu katanya baik, sekarang?" tanya Prof Zainal.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

"Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan, penilaian tinggi sebelumnya terhadap Jokowi dalam bidang penegakan hukum karena belum munculnya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, faktor penilaian terhadap Jokowi dalam hal penanganan hukum dan HAM menurun. Salah satunya adalah rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa, sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial dan kemudian itu kita kuliah di UNM juga orang yang belajar pasti banyak orang membaca, sudah deh. Dan semua kita melihat seperti itu," beber Ganjar Pranowo.

Saat sesi wawancara, Ganjar menjelaskan ada kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan disampaikan warga, tokoh agama, dan intelektual soal menjaga hukum. Dia menilai seharusnya hukum memberikan keadilan bagi semua orang.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tampak menyiratkan pendapat yang sama dengan Ganjar yang menilai penegakan hukum era Jokowi jeblok.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan," ujar Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Menurut JK, begitu ia disapa, penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan bangsa ke depannya. Termasuk juga soal netralitas dalam pilpres 2024 mendatang.

“Ya sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” jelas JK.