Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Nasdem: yang Bermasalah Mahfud Md Dong?

Liputan6.com, Jakarta - Pelatih Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ahmad Ali heran dengan kritikan pedas calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, hal itu secara tidak langsung mengkritik cawapresnya sendiri Mafud Md yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud Md dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud Md. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?," kata Ali, Jumat (1/12/2023).

Ali menilai kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi menjadi lucu. Sebab Ganjar dan PDIP sendirilah yang memilih Mahfud yang merupakan menteri koordinator penegakan hukum di Indonesia menjadi cawapres.

"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil," ujarnya.

Ali pun mempertanyakan dasar Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia berpendapat, tak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," ucapnya.

Kritikan Berdasarkan Amarah dan Kebencian?

Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini justru melihat kritikan Ganjar terhadap Jokowi dibangun berdasarkan amarah dan kebencian. Menurutnya, dendam itu berakar lantaran kecewa Presiden Jokowi tak kunjung memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud Md.

"Artinya, kritiknya dibangun dengan dendam dan amarah. Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," ungkapnya.

Terakhir, Ali menegaskan, penegakan hukum di era Presiden Jokowi masih di jalur yang benar atau on track. Dia tak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres dan cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

"Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas tidak puas," tegasnya.

"Tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).

Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini.

Prof Zainal ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakkan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak.

"Dulu katanya baik, sekarang?" tanya Prof Zainal.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

"Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan, penilaian tinggi sebelumnya terhadap Jokowi dalam bidang penegakan hukum karena belum munculnya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.

Hanya saja, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, faktor penilaian terhadap Jokowi dalam hal penanganan hukum dan HAM menurun. Salah satunya adalah rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa, sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial dan kemudian itu kita kuliah di UNM juga orang yang belajar pasti banyak orang membaca, sudah deh. Dan semua kita melihat seperti itu," beber Ganjar.

Saat sesi wawancara, Ganjar menjelaskan ada kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan disampaikan warga, tokoh agama, dan intelektual soal menjaga hukum. Dia menilai seharusnya hukum memberikan keadilan bagi semua orang.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka