Baliho Ganjar-Mahfud Banyak Dicopot OTK, TPN: KPU-Bawaslu Tolong Jaga Netralitas

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dapat bersikap netral, buntut terjadinya banyak baliho paslon nomor urut tiga yang dicopot orang tidak dikenal (OTK).

“Kita dalam keadaan yang sangat genting sebetulnya. Kalau kita mau bicara apa adanya, kita punya hajatan pilpres yang waktunya semakin dekat dan kita sedang berada dalam periode kampanye, kita semua berasumsi bahwa kampanye ini akan dilakukan dengan semangat fair, semangat kompetisi yang sehat, yang tidak saling sikut, tidak saling hasut, dan juga tidak saling menjatuhkan pihak-pihak lainnya,” tutur Todung di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Namun begitu, nyatanya ada banyak pelanggaran yang dinilai dilakukan secara sistematis. Tidak hanya pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Banten, namun juga di tempat lain yang bahkan terjadi pelarangan pemasangan.

“Tapi juga jauh sebelum itu kita melihat netralitas ASN, kita melihat aparat-aparat terlibat dalam mendukung salah satu paslon. Kita juga melihat politisasi bansos dan kita juga melihat pelarangan paslon kami misalnya untuk hadir pada satu acara. Nah ini semua dilakukan dengan sangat sistematis, dan ini tidak pernah terjadi semasif ini kalau kita membandingkan dengan pilpres pemilu yang kita adakan sejak zaman reformasi,” jelas dia.

Todung menyatakan TPN Ganjar-Mahfud sangat prihatin atas kondisi tersebut dan mesti segera ada langkah perbaikan serta evaluasi dari penyelenggara pemilu.

Jika dibiarkan, maka pilpres yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menjadi pesta demokrasi yang cacat dan melahirkan pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi.

“Kami minta kepada semua aparat pemerintahan, sipil, dan militer untuk menjaga martabat harkat pemilu dan pilpres itu agar dia betul-betul menjadi pemilu dan pilpres yang bersih, yang jujur, yang adil, dan menghasilkan pemerintahan yang punya legitimasi,” katanya.

Dia lantas mengulas terjadinya pencopotan 70 baliho Ganjar-Mahfud di Banten. Todung mengaku pihaknya akan melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu untuk segera dilakukan investigasi.

Namun begitu, jika praktik yang mencederai kontestasi pemilu itu terus terjadi dan seolah terjadi pembiaran, baik itu oleh KPU dan Bawaslu, maka persepsi publik akan berubah serta melihat adanya sikap tidak netral lembaga tersebut yang tampak condong ke salah satu paslon capres-cawapres.

“Secara teknis kami akan menyampaikan laporan kepada Bawaslu dalam waktu dekat, tapi secara umum saya hanya ingin mengatakan please KPU, please Bawaslu, jaga netralitas, jaga objektifitas, jaga independensi, jangan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan atau pihak-pihak lain yang tidak menginginkan pemilu dan pilpres berjalan dengan jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia,” Todung menandaskan.