Sepakat dengan Susi Pudjiastuti, Ganjar: Kapal Nyolong Ikan, Tenggelamkan

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sependapat dengan kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia.

Ganjar mengatakan, memang perlu langkah tegas untuk menjaga sumber daya kelautan karena masih banyak kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. 

"Perikanan juga diambil orang, ada namanya penangkapan ikan secara ilegal. Maka saya setuju sama B Susi itu, colong, tenggelamkan!" kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok nelayan di Cilacap, Selasa (9/1).

Untuk itu, ia mengatakan perlu adanya patroli untuk menjaga perairan Indonesia. 

"Untuk menenggelamkan itu mesti tau yang nyolong yang mana, maka mesti ada patroli kekuatan," tegas dia.

Ganjar pun mengungkapkan rencananya untuk mengintegrasikan seluruh lembaga yang selama ini bertugas menjaga laut ke dalam satu institusi yakni coast guard.

Menurut dia, saat ini ada banyak lembaga yang bertugas menjaga laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga kepolisian air dan udara.

"Maka saya sampaikan kemarin yang diperlukan adalah coast guard, jadi yang banyak sekali ini jadikan satu, wah kita akan kuat. Yang satu ini kita kuatkan betul-betul agar bisa diperlengkap dengann peralatan yang modern," ujar Ganjar.

Dia pun meyakini, dengan adanya lembaga coast guard nelayan dapat melaut dengan aman.

"Amankan dulu, setelah aman, nelayannya bisa mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam," imbuh Ganjar.

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mencanangkan strategi yang disebutnya Garda Samudra, demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsep Garda Samudra ditopang oleh alutsita siap tempur untuk memposisikan Indonesia sebagai stabilisator yang mampu berperan lebih di kawasan.

"Kita perlukan garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. Seratus persen pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero toleransi untuk kecelakaan pada alutsista kita," tegasnya.

Menggarisbawahi seruan Ganjar, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan, garda samudra akan dipimpin oleh Bakamla sebagai penjaga perbatasan (coast guard). Selama ini, kewenangan penegakan hukum di laut terluar tersebar ke banyak kementerian dan lembaga.

“Hal ini dilakukan agar pengamanan laut lebih terarah. Kami akan terus mengawal kepentingan nasional kita di laut karena kita negara maritim,” katanya.

Sementara itu, Senior Fellow CSIS Rizal Sukma menjelaskan, Indonesia memiliki posisi strategis yang membuat posisi negara ini rawan terhadap ancaman dan tekanan eksternal. Garda Samudra berarti Indonesia mampu menjaga posisi strategis dari peningkatan ketegangan antarnegara besar yang dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas apenangkalan wilayah.

“Kepentingan strategis yang harus dicapai adalah memastikan ALKI dan laut indonesia secara umum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan negara hegemon. Menjadi Garda Samudra juga akan menjadikan Indonesia lebih lebih leluasa memainkan peran sebagai stabilisator yang menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan kawasan,” katanya.

Ganjar juga menegaskan, salah satu cara untuk mendukung strategi tersebut adalah peningkatan anggaran pertahanan negara hingga 2 persen dari PDB.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Andhika Perkasa mengatakan, kenaikan anggaran di pertahanan yang ditargetkan di atas 2% tidak hanya mengenai dana yang digunakan untuk membeli senjata guna meningkatkan kapabilitas pertahanan atau yang sering dikenal dengan modernisasi alutsista.

Dia menjelaskan, orang-orang terkadang relatif luput bahwa anggaran pertahanan juga dipakai untuk belanja pegawai dan pemenuhan kesejahteraan prajurit. Terdapat beberapa tipologi persentase anggaran pertahanan sebuah negara terhadap PDB, yaitu reduction dengan perkiraan anggaran >1% dari PDB, maintenance yang mencapai anggaran 1-1,2% dari PDB, modernisation sekitar 1,2-2% dari PDB, arms build-up 2-2,5% dari PDB, dan arms race >3% dari PDB,”terang Andika.

“Kami ingin Indonesia berada di tahap modernisasi, dengan anggaran pertahanannya mencapai 1,2-2% dari PDB. Sementara itu, Indonesia saat ini masih berada di tahap reduction, dengan anggaran pertahanan kurang dari 1% dari PDB,” ungkapnya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka