Kampanye di Papua, Partai Buruh: Ketimpangan Sosial Harus Dihapuskan

Di hadapan masyarakat Mimika, Papua Tengah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan serangkaian inisiatif yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. 

oleh Fachrur Rozie diperbarui 26 Jan 2024, 23:00 WIB
Diterbitkan 26 Jan 2024, 23:00 WIB
Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Partai Buruh menggelar kampanye terbuka di Papua, Jumat (26/1/2024). (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Partai Buruh menggelar kampanye terbuka di Papua, Jumat (26/1/2024).

Di hadapan masyarakat Mimika, Papua Tengah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan serangkaian inisiatif yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. 

“Kami berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang telah lama membelah masyarakat kita, di mana kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar,” ujar Iqbal.

Dia menyebut akan memperjuangkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen di semua wilayah, termasuk Papua.

“Kami memahami pentingnya upah yang layak bagi setiap pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, Partai Buruh akan memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15% di seluruh negeri, termasuk di Papua, untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi para buruh,” lanjutnya.

Kenaikan upah ini diharapkan dapat memperkecil gap antara kaya dan miskin, serta membawa keadilan sosial yang lebih besar di seluruh Indonesia. Selain itu, Partai Buruh berkomitmen memberikan jaminan sosial yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan jaminan pengangguran.

"Kami percaya bahwa langkah-langkah ini esensial dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," kata Iqbal.

Partai Buruh juga menekankan pentingnya pengembalian tanah ulayat dan tanah adat kepada suku-suku di seluruh Indonesia. 

“Kami percaya bahwa Papua, sebagai bagian integral dari Indonesia, harus menikmati kemakmuran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya,” kata dia.

Tak Menguasai

Selain itu, Partai Buruh akan memperjuangkan agar tenaga kerja asing tidak menguasai tambang-tambang di Papua, Morowali, dan lokasi lainnya, serta memastikan orang lokal dan warga Indonesia mendapatkan prioritas dalam menempati posisi-posisi penting.

Iqbal menegaskan setiap aktivitas penambangan dan eksplorasi di tanah adat dan tanah ulayat harus mendapatkan izin dari rakyat Papua dan para kepala suku.

"Prinsip ini juga berlaku di seluruh Indonesia," kata dia. 

Tak Ada Pelanggaran HAM

Disampaikan Iqbal, tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh negara terhadap rakyatnya. Rakyat yang berjuang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kemiskinan, dan lingkungan hidup harus dilindungi dari kerusakan akibat penambangan.

Said Iqbal menambahkan, berdasarkan survei internal di lingkungan buruh dan kelas pekerja lainnya, Partai Buruh telah menunjukkan peningkatan dukungan signifikan.

"Dengan kehadiran Partai Buruh di Senayan, maka gini rasio dapat diperkecil hingga 0,2 dan ketimpangan sosial dapat dihapuskan dari tanah Papua dan tanah adat di seluruh Indonesia harus kembali kepada rakyat," pungkas Iqbal.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya