Anomali Ledakan Suara Tidak Masuk Akal PSI Jadi Sorotan Tajam

Liputan6.com, Jakarta Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hampir mendekati ambang batas parlemen 4 persen menuai kecurigaan banyak pihak.

Dilihat berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (3/3/2024) sekira pukul 09.00 WIB, suara PSI berada di angka 3,13 persen dengan data masuk 65,80 persen.

Perolehan suara partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu menuai tanda tanya dari banyak pihak, salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis.

"Lonjakan suara secara tidak masuk akal dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama," kata Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).

Julius mewakili PBHI sebagai anggota dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis turut mempertanyakan faktor suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis.

Pada Sabtu (2/3/2024) sekira pukul 13.00 WIB, suara PSI telah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas 4 persen. Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin (26/2/2024), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," ujar Julius.

"Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU," tambahnya.

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar DPR segera mengambil langkah hak angket, sebagai hak konstitusi untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pemilu membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024.

"Agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket," tegas Julius.

Baca juga Jubir TPN Ganjar-Mahfud Sindir Suara PSI yang Drastis Mengalami Kenaikan

Secara terpisah, pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen, Roy Suryo, mengakui adanya keanehan dalam data real count KPU. Sebab, adanya perolehan suara PSI yang meroket dibandingkan partai lainnya yang cenderung landai.

"Hal ini memang aneh, sebab kecenderungan atau tren pergerakan perolehan partai biasanya masih akan berjalan serempak mengikuti pola perolehan yang sudah ada," kata Roy.

"Bahwa ada satu dua yang kemungkinan saling fluktuatif bisa dimaklumi. Namun jarang atau bahkan tidak mungkin hanya partai tertentu saja yang naik, sedangkan lain-lainnya tidak," tambah Roy.

Secara detail, Roy mengungkap, pada tanggal 15 Februari 2024, suara PSI masih 2,68 persen. Namun pada tanggal 1 Maret 2024, suara PSI sudah tembus 3,02 persen. Bahkan ketika pukul 10.00 WIB mencapai 2.319.968 atau sekitar 3,03 persen. Kemudian naik lagi pada pukul 16.00 WIB dengan angka 2.393.774 (bertambah 83.343) alias sudah 3,12 persen.

"Pertambahan jumlah 83 ribu ini hanya dari 110 TPS ini saja sudah tidak masuk akal sehat. Sebab jika dihitung 83.343 dibagi 110, maka perolehan PSI di tiap TPS mencapai 757 lebih, padahal 1 TPS rata-rata hanya berisi 250 sd 300 suara saja," bebernya.

"Kesimpulannya, anomali ini terjadi secara tidak wajar dan sulit dimengerti oleh akal orang waras," ucap Roy.

Akibat anomali secara tidak wajar berdasarkan input data real count yang dilakukan Sirekap, Roy pun meminta agar segera lakukan audit forensik IT KPU dan sekaligus audit investigatif Sirekap, agar terbuka dengan jelas untuk menjawab pertanyaan publik.

Ketidakwajaran lonjakan suara PSI disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy.

Romy meminta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyelidiki kenaikan suara signifikan yang didapat PSI. Dia curiga ada "operasi" yang dilakukan untuk menaikkan suara partai pimpinan putra Presiden Jokowi itu.

"Mohon atensi kepada KPU dan Bawaslu operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?" tulis Romy dalam akun Instagramnya dikutip Minggu (3/3/2024).

Romy meyakini ada lonjakan yang tidak wajar dari suara PSI. Berdasarkan bukti yang diklaim, terdapat terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS tersebut.

"Ini dari monitoringnya, saya cuplik salah satunya dari yang beredar di media sosial. Dengan suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS itu. TIDAK MASUK AKAL!" tegas Romy.

"Saya dan DPP PPP mohon atensi dan tindak lanjut seksama KPU dan Bawaslu untuk tidak menutup mata dari penyimpangan ini!" ucap Romy.

Sebelumnya, anggota KPU RI, Idham Holik angkat suara terkait lonjakan suara dari PSI. Dia menjelaskan bahwa perolehan suara partai pada data real count sejalan dengan penambahan data yang masuk ke aplikasi Sirekap.

"Terkait kenaikan angka perolehan suara parpol itu akibat adanya penambahan data dokumen foto formulir Model C hasil plano yang diunggah ke aplikasi Sirekap," kata Idham saat dihubungi, Minggu (3/3/2024).

Idham menilai kenaikan perolehan suara dalam real count KPU adalah hal yang wajar, karena dialami oleh semua partai politik lain. Sejalan data yang masuk dan diinput melalui aplikasi Sirekap

"Pada umumnya data kuantitatif perolehan suara parpol juga naik, efek bertambahnya data perolehan suara peserta pemilu TPS-nya yang masuk Sirekap," tuturnya.

Namun demikian, Idham mengingatkan bahwa data real count yang disajikan KPU bukanlah hasil resmi dari pileg. Sebab hasil resmi merupakan perolehan suara yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi berjenjang.

Sehingga kehadiran real count hanyalah sebatas data untuk setiap pihak dapat memantau dan mengawasi secara bersama dan transparan terkait proses pemilu yang masih berlangsung.

"Sampai saat ini KPU RI belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri," kata Idham.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai dengan KPU RI," tambahnya.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga kini masih berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam menanggapi penambahan suara PSI, yang berdasar rekapitulasi suara real count KPU per partaikya sudah melejit ke angkat 3 persen dengan jumlah suara terhitung 65,73 persen.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace dalam keterangan pers, Sabtu (2/3/2024).

Grace menambahkan, saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. Dia pun meyakini, PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat di basis suara tersebut

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Maka dari itu dia meminta semua pihak bersikap adil, proporsional dan tidak tendensius hanya terhadap PSI.

"Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik," Grace menandasi.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com