DP 0%: Antara Harapan dan Angan-Angan

Liputan6.com, Jakarta Tingginya angka kebutuhan hunian di Jakarta ternyata mendapat perhatian serius oleh semua Paslon (Pasangan Calon) Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Dan saking seksinya isu ini, hampir semua Paslon pun menjadikannya sebagai komoditi kampanyenya.

Dan pada perkembangannya, kampanye uang muka 0 persen yang diusung oleh salah satu Paslon ternyata menimbulkan diskusi yang cukup menarik bagi berbagai kalangan.

(Baca juga: Tawarkan DP 0 Persen, Begini Penjelasan Pengembang Properti)

“Isu perumahan yang dilontarkan oleh Anies-Sandi sebenarnya bukanlah konsep baru. Namun fenomena ini merupakan awal yang baik karena ada konsep yang diadu dari para Paslon. Dan ini hal yang positif, terutama jika benar-benar bisa mengurangi angka kebutuhan hunian,” ujar Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property watch (IPW).

Terkait program DP 0%, menurut Ali, sejak dua tahun lalu sebenarnya IPW sudah mengusulkannya lebih dulu meski tidak secara khusus ditujukan untuk DKI Jakarta. Alasannya, karena penerapannya akan sangat sulit bila dilakukan di DKI Jakarta.

“IPW mengusulkan besaran uang muka sampai 0 persen khususnya untuk rumah pertama dan 10 persen untuk rumah kedua. Sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya silakan diperketat,” jelas Ali kepada Rumah.com.

Selain itu IPW juga mengusulkan ide untuk membangun rusun di stasiun-stasiun kereta api dan jaringan transportasi massal, bekerja sama dengan kementerian terkait sejak beberapa tahun lalu namun sayangnya terkendala penyediaan lahan.

Terlepas apakah itu ide yang sama, namun latar belakang ide yang berawal dari hasil riset Indonesia Property Watch yang menjelaskan pentingnya uang muka yang rendah ini didasari dua faktor: Kendala yang dihadapi masyarakat sehingga sulit membeli rumah adalah besarnya uang muka kemudian besarnya cicilan.

Nah, terkait program DP 0 % yang diusulkan Anies-Sandi, ada beberapa hal yang jadi sorotan Ali Tranghanda, di antaranya:

• Tidak ada rumah tapak baru seharga Rp 350 juta di Jakarta, itu sebab program Anies-Sandi diarahkan ke rusun. Namun dengan harga rusun sekitar Rp 350 juta di DKI Jakarta pun masih sangat sulit mengingat susahnya memperoleh tanah yang sesuai untuk dibangun dengan harga tersebut.
• Saat ini dengan Program Sejuta Rumah, uang muka sudah boleh 1%.
• Bila menggunakan tanah Pemda seperti yang diusulkan Anies-Sandi, maka bentuknya tidak dapat Rusunami (rumah susun sederhana hak milik) tapi rusunawa (rumah susun sederhana sewa).
• Program DP 0% dengan garansi tabungan sudah dilakukan oleh beberapa bank dan bukan semata-mata murni uang muka 0% dan dalam jumlah terbatas. Karena jika dalam jumlah yang besar akan membuat risiko pembiayaan menjadi tinggi bagi perbankan dan pengembang. Apalagi bila rusunnya masih inden.
• Usulan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara), maka statusnya sewa jangka panjang dan bukan milik
• Tanah-tanah pemerintah tidak dapat seenaknya ‘dijual’, karenanya pembangunan rusun diatasnya hanya dapat dilakukan dengan sistem sewa, kecuali menjalankan kewajiban pengembang untuk membangun rusunami
• Perlu dibuat adanya aturan yang jelas agar program tidak salah sasaran

“Sebenarnya sah-sah saja bila konsep ini kembali digulirkan karena pada dasarnya program ini memang dapat dilakukan. Namun dengan kondisi saat ini tentunya sangat sulit karena semua kembali terkendala masalah ketersediaan lahan, khususnya di DKI Jakarta,” tegas Ali.

Program-program perumahan untuk MBR, menurut Ali, akan menjadi mentah ketika pemerintah tidak dapat menyediaan bank tanah. Perlu kajian yang sangat komprehensif dan dukungan peraturan yang ketat agar program ini dapat berjalan.

Untuk DKI Jakarta, bila tidak dapat dibangun rusunami, maka Ali mengusulkan untuk dibangun rusunawa lebih banyak. Tidak hanya sebagai hunian relokasi untuk kaum informal, namun juga rusunawa untuk kaum pekerja.

“Karena untuk tinggal di Jakarta, masyarakat tidak dapat dipaksa untuk membeli dengan harga tanah yang semakin tinggi. Sehingga alternatif rusun sewa yang dibangun dekat dengan pusat-pusat bisnis untuk kaum pekerja urban pun harus diperhatikan,” tambah Ali.

Ketersediaan rusunawa untuk kaum pekerja perkantoran di Jakarta ini tentunya juga dapat meminimalisasi kemacetan yang diakibatkan pergerakan kaum komuter dari dan ke wilayah-wiyalah penyangga Jakarta. Selain itu integrasi tanah-tanah pemerintah dengan jaringan transportasi massal juga harus dilakukan untuk memberikan efisiensi dan efektifitas hunian yang ada.

Ingin punya hunian di Jakarta? Simak puluhan pilihan perumahannya di sini.