Harap Sabar, Stadion Megah Balikpapan Berpotensi Molor

Liputan6.com, Balikpapan - Proses pembangunan dua proyek raksasa di Balikpapan, Kalimantan Timur, yakni stadion dan Balikpapan Islamic Center, terancam mangkrak. Pemkot Balikpapan kehabisan dana menyusul pemangkasan anggaran sebesar Rp 500 miliar.

"Pembangunan dua proyek tidak bisa diselesaikan sesuai rencana awal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Tara Alorante, Jumat (23/9/2016).

Tara mengatakan pembangunan dua proyek Balikpapan ini membutuhkan anggaran besar, yakni masing-masing sekitar Rp 1 triliun. Pembangunannya dibiayai dengan sistem pembiayaan multiyears sejak 2010 lalu.

Dengan perkembangan itu, Tara khawatir penyelesaian dua proyek ini molor dari rencana semula yang dijadwalkan tuntas akhir 2016 ini. Stadion Balikpapan dan Islamic Centre Balikpapan sudah ditunggu-tunggu oleh warga pecinta bola dan umat Muslim setempat.

Sehubungan itu, Tara mengaku masih menunggu komitmen Pemprov Kaltim yang berinisiatif membantu pembiayaan dua mega proyek Balikpapan. Pemprov Kaltim sudah berjanji mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk pembangunan proyek-proyek di Balikpapan.

"Rinciannya Rp 75 miliar untuk pembangunan stadion dan Rp 25 miliar untuk pembangunan Balikpapan Islamic Center," ujar Tara.

Pemprov Kaltim berjanji menganggarkan dana Rp 100 miliar dalam APBD Perubahan akhir 2016. Namun, kemungkinan itu sulit terealisasi akibat defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Saya masih berharap gubernur menepati janjinya. Apalagi saat ini masih dalam tahap penyusunan APBD Perubahan," ujarnya.

Seperti diketahui, Balikpapan Islamic Centre menelan anggaran Rp 350 miliar dan stadion menelan anggaran Rp 1,2 triliun.  Sejauh ini pembangunan fisik dan kontrak sudah selesai dan masuk tahap pemeliharaan selama satu tahun.

"Hanya saja, belum ada penyelesaian pembayaran dan masih ada pekerjaan sedikit yang harus diselesaikan," ujar dia.

Pemprov Kaltim sudah mengumumkan mengkoreksi anggaran menyusul defisit anggaran terjadi proyeksi Rp 10 triliun menjadi Rp 7,5 triliun. Salah satunya adalah penundaan sejumlah bantuan anggaran pada seluruh kota/kabupaten di Kaltim.