Awas, Rasio Defisit APBN Bisa Bengkak Gara-Gara Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Ekonom di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan, penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini bukan langkah yang tepat mengingat penerimaan negara masih terbatas, dan Pemerintah memiliki berbagai program prioritas lain, salah staunya hilirisasi, 3 juta rumah, hingga program kesehatan dan pendidikan.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai, jika Pemerintah tetap mengejar target 100 persen capaian program MBG, defisit anggaran terhadap PDB dapat mencapai 3 persen.

Studi analisis yang dilakukan CELIOS terkait Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan, jika MBG dilakukan secara berjenjang dan tahun 2029 mencapai sasaran 100 persen dari target, maka belanja negara berisiko mencapai Rp4.962 triliun pada 2029.

"Rasio defisit anggaran bisa mencapai 3,1 persen dari PDB atau melebihi batas yang diperbolehkan UU Keuangan Negara 2003," tulis Celios dalam studinya, dikutip Kamis (23/1/2025).

"Maka kita yakin sampai tahun 2029, target program MBG sulit mencapai 100 persen karena keterbatasan anggaran," ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta.

Huda menyebut, ada potensi tambahan penerimaan negara dari dua hal. Pertama, dari pajak pertambangan yang dinilai masih sangat rendah tingkat kepatuhannya.

Padahal, puluhan triliun penerimaan negara yang bisa didapatkan dari sektor pertambangan.

"Kedua dari pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp300 riliun. Jadi seharusnya bisa dijadikan jalan pemerintah untuk menambah pundi-pundi penerimaannya," kata Huda.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira juga menyampaikan bahwa pemenuhan target penerima MBG bukan dari penambahan anggaran, mengingat penganggaran program tersebut senilai Rp71 triliun bukan jumlah yang sedikit.

Bhima menjelaskan, program MBG perlu berfokus pada 2 hal, yakni geographic targeting dan individual targeting.

Dalam aspek geographic targeting, program MBG penting untuk menyasar pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terlebih dahulu.

Adapun studi analisis yang disusun Celios menjabarkan daerah-daerah yang dinilai masuk dalam daftar 3T, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Wilayah 3T lainnya juga termasuk Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua.

Kedua, program MBG juga perlu menyasar pada individual targeting. "Kalau mau menyasar ke sekolah di perkotaan, seharusnya pemerintah hanya mensubsidi MBG untuk masyarakat miskin. Jadi untuk sekolah dengan pelajar keluarga kaya sistemnya iuran," ungkap Bhima.

Menurutnya, cara tersebut bisa menghemat anggaran program MBG.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MGB).

Pasalnya, Presiden mendapati masih banyak anak-anak di dalam negeri yang belum menjadi penerima makan bergizi gratis.

"Banyak anak yang belum mendapatkan (MBG). Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," kata Dadan, usai rapat bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada 17 Januari 2025.

"Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ungkapnya. Namun, Dadan belum mengungkap lebih lanjut sumber penambahan anggaran untuk MBG.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah apabila ingin membantu membiayai program makan bergizi gratis. Dia mengatakan pemerintah membuka pintu bagi siapapun yang mau terlibat dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta para gubernur bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, pada 16 Januari 2025.

Tetapi Prabowo juga mengingatkan agar pembiayaan MBG dikelola dengan efisien. Pasalnya, Presiden tak ingin ada kebocoran anggaran dalam program makan bergizi gratis.

"Yang penting efisien tepat sasaran dan tidak ada kebocoran," tegasnya

Pendanaan MBG Perlu Libatkan APBD?

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/1).