Jokowi Sebut 25 Ribu Desa di Indonesia Masih Masuk Kawasan Hutan

Liputan6.com, Palangkaraya - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, sebanyak 25.863 desa di Indonesia masih masuk dalam kawasan hutan. Dari jumlah itu masih ada sekitar 70 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (SDH).

Hal itu dikatakan Jokowi saat mencanangkan Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dengan Industri Kayu Terpadu di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (20/12/2016).

Kegiatan ini adalah rangkaian kunjungan Presiden Jokowi guna menghadiri puncak Hari Kesejahteraan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2016 di Palangkaraya, Kalteng.

"Jumlah penduduk yang masih belum sejahtera yang berada di kawasan hutan itu mencapai 10,2 juta jiwa," Jokowi menegaskan.

Dalam kurun waktu hingga 2019, menurut Jokowi, pemerintah mencanangkan program kehutanan sosial dengan luas areal yang akan diberikan kepada masyarakat mencapai 12,7 juta hektare. Penerima program ini pun sangat selektif, yakni hanya untuk rakyat, koperasi, dan kelompok tani.

Tujuannya agar tercipta korporasi antara koperasi dan petani. Selain itu, semangat perhutanan sosial itu adalah untuk menjaga kelestarian dan tingkat hidup masyarakat. Caranya dengan melalui hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan hutan desa.

"Kita berkeinginan program kehutanan sosial ini bisa membuat masyarakat secara legal masuk dalam kehutanan sosial," Jokowi memaparkan.

Dalam acara yang berlangsung di pinggiran Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau itu juga hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Bila program ini berhasil, maka ke depannya akan dibagikan keseluruhan Indonesia. "Sekarang ini sudah banyak daerah yang antre untuk mendapatkannya, tapi saya belum mau kasih tahu," Jokowi memungkasi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, di Kalteng yang menerima program hutan desa jumlah mencapai 3.595 hektare untuk 4.762 kepala keluarga (KK) di 37 kelompok tani.

"Kelompok tani ini tersebar di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Katingan dan Kotawaringin Timur," ujar Menteri Siti.

Adapun Bupati Edy Pratowo mengatakan, nantinya pembangunan hutan sosial ini akan melibatkan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, secara langsung. "Dampaknya nanti akan meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat kami secara langsung dan juga menjadikan kehidupan di Pulang Pisau semakin baik."