Pusat Pengembangan Keahlian, Cara Makassar Perangi Pengangguran

Liputan6.com, Makassar - Kota Makassar bersama lima kota lainnya di Indonesia bakal miliki Pusat Pengembangan Keahlian (PPK) atau Skill Development Centre. Pusat pengembangan itu mengintegrasikan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan industri.

Hall itu diungkapkan Ketua Badan Nasional Sertifikat Profesi ( BNSP) Sumarna F Abdurahman saat bertemu Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto di rumah dinas Wali Kota, Selasa 14 Maret 2017.

"Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dengan populasi penduduk yang cukup tinggi. Karenanya, keahlian sangat dibutuhkan untuk bisa terus bersaing," ujar Sumarna F Abdurahman di Makassar, Rabu, 15 Maret 2017 seperti dikutip Antara.

Pusat Pengembangan Keahlian (PPK) mengidentifikasi apa saja kebutuhan industri yang terkait dengan tenaga kerja. Hasilnya berupa kesepakatan standar oleh lembaga Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang menyinkronkan dengan materi pembelajarannya. Setelah itu, keluaran dari lembaga Diklat dapat diserap industri.

"Menyinergikan antara lembaga mitra dengan industri yang merupakan program Bappenas," kata Sumarna.

PPK lanjut Sumarna akan dikembangkan di enam lokasi yaitu Makassar, Denpasar, Medan, Karawang, Bojonegoro, dan Solo. Wali Kota Danny Pomanto antusias menyambut program dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sejalan visi dan misi pemerintahannya menciptakan Makassar bebas pengangguran.

"Tantangan terbesar pemerintah kota adalah memerangi kemiskinan, mempersempit gini ratio, dan menekan tingkat pengangguran," sebut Danny.

Program Bappenas mendirikan PPK di Makassar dinilai Danny dapat membantu pemerintah di berbagai kota menaklukkan tantangan pembangunan. Jumlah tenaga kerja terampil akan semakin banyak terserap di sektor industri.

Hasil assessment potensi atau peluang kerja di Makassar menunjukkan potensi terbesar yang dimiliki Makassar berada di sektor maritim semisal pembuatan kapal, hasil laut dan perikanan. Dijadwalkan pagi ini, Sumarna akan mengunjungi industri yang bergerak di sektor maritim. Ia juga akan berkunjung ke tempat pelatihan dan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan tenaga kerja bagi sektor maritm.

Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar tahun 2016 menggambarkan dari 1.7 juta jiwa jumlah penduduk, ada 6.64 persen atau 71.306 jiwa orang terdata tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Sementara angkatan kerja mencapai 12.2 persen setara dengan 526.000 jiwa dengan jumlah pencari kerja sebesar 120.000 jiwa.

"Banyak peluang kerja tapi sumber daya yang sesuai kebutuhan masih kurang. Kualitasnya perlu ditingkatkan melalui Diklat dan tersertifikasi," kata Kepala Disnaker Makassar, Andi Irwan Bangsawan.

Mencapainya dibutuhkan pendataan Tenaker (Tenaga kerja) potensial, kemungkinan - kemungkinan data Tenaker, pendataan kesempatan kerja, Diklat yang tersertifikasi dan sesuai kebutuhan industri.

Saat ini, Disnaker Makassar berupaya mengantongi akreditasi dari BNSP agar kelak dapat menerbitkan sertifikat kompetensi untuk profesi tertentu semisal sertifikat keahlian operator alat berat atau karyawan hotel.