Wali Kota Ajukan Palembang Jadi Kandidat Ibu Kota RI

Liputan6.com, Palembang - Nama kota Balikpapan dan Pontianak terus diisukan sebagai lokasi yang tepat untuk pemindahan ibukota Republik Indonesia. Namun ternyata kota Palembang sebelumnya juga sempat disinggung sebagai salah satu lokasi strategis untuk menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh jika Palembang bisa dipercaya sebagai ibu kota baru yang mewakili wajah Indonesia.

"Sudah setuju dari kemarin. Jadi ibu kota provinsi saja setuju, apalagi ibu kota negara. Bila perlu kita siapkan. Saya kira yang lebih strategis adalah Palembang (dari kota lainnya)," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu, 12 Juli 2017.

Ada beberapa hal yang membuat Harnojoyo percaya diri dengan kota yang dipimpinnya ini cocok sebagai Ibu Kota RI.

Selain lokasinya strategis dibandingkan kota lain yang digadang-gadangkan, pengalaman akan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang bisa berkuasa sampai Afrika Selatan. Maka itu, ia optimistis Palembang bisa menjadi ibu kota baru.

Pihaknya juga terus menjalankan program dasar nasional, yaitu 100 persen pelayanan air bersih, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi. Bahkan program gotong royong menjadi kegiatan rutin untuk membangun kesadaran warga Palembang akan pola hidup bersih di Palembang.

Lalu angka pengangguran di Sumatera Selatan (Sumsel) juga sudah menurun. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel di bulan Agustus 2016, angka pengangguran berada di angka 6,1 persen dari total penduduk Sumsel. Sedangkan di bulan April 2017, angka pengangguran menurun drastis di angka 3,9 persen.

"Jarang terjadi pengangguran yang drastis menurun, karena pembangunan di Palembang juga sudah banyak," ujarnya.

Harnojoyo mengklaim bahwa tingkat kecelakaan dan tingkat kriminalitas, seperti begal di Palembang juga sudah banyak berkurang, termasuk di bulan Ramadhan kemarin.

Sungai Musi yang menjadi ikon kota Palembang juga turut dibanggakannya. Aliran Sungai Musi yang sering disebut Venesia dari Timur ini mempunyai banyak sejarah dan fasilitas transportasi yang mumpuni.

Orang nomor satu di kota Palembang ini sedang merencanakan restorasi jalur Sungai Musi, mulai dari Sungai Sekanak hingga bendungan di kawasan Rumah Sakit (RS) Siti Khadijah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Dia menandaskan sangat tepat jika pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota Palembang.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Ia menjanjikan program normalisasi Sungai Musi akan terus berjalan, salah satunya aliran anak Sungai Musi akan dikembalikan fungsinya. Sehingga ini bisa menambah rute jalur perahu ketek, moda transportasi yang sering digunakan di Sungai Musi. Lalu, bendungan RS Siti Khadijah jadi terminal perahu ketek.

"Ini yang menurut saya (transportasi) murah, tidak perlu mengaspal jalanan berlubang. Normalisasi bersihkan sungai, bisa banyak ikannya seperti di Jepang, arahnya ke sana," ungkapnya.

Ketua DPC Palembang Partai Demokrat ini mencontohkan kawasan rumah susun (rusun) yang selalu dinilai kumuh, kini sedang dalam proses pembenahan. Bahkan pihaknya sedang menunggu janji dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) untuk relokasi rusun di Jalan Radial Palembang.

Pihaknya juga dijanjikan Perum Perumnas, jika 60 persen warga sudah setuju, kawasan rusun akan direlokasi dan warganya akan dipindahkan sementara waktu ke tempat yang lebih layak.

"Sekarang hampir 90 persen setuju. Kemarin bilangnya juga untuk persiapan Asian Games 2018 akan direlokasi. Tapi kita masih menunggu dari Perum Perumnas, saya akan temui lagi."

Saat disinggung tentang kota Palembang yang sering mengalami banjir, ia mengatakan bahwa kondisi tersebut bahkan sudah terjadi sejak tahun 1954.

Namun dengan teknologi yang canggih, perbaikan drainase dan kegiatan gotong royong yang diterapkannya, ia optimistis Palembang tidak akan tergenang kembali. Bahkan pihaknya sedang mencontoh pola pemerintah Jepang saat menata kawasannya menjadi maju dan berkembang.

"Kita belajar dengan Jepang, menteri lingkungannya bilang butuh waktu 40 tahun. Kita jangan selama itu, yang baik di Jepang kita lakukan juga, salah satunya membangun perilaku masyarakat," ujarnya.