Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Kasus Campak, Presiden Jokowi Berencana Relokasi Warga Asmat

Presiden Jokowi menilai kondisi warga Papua yang terserang campak tidak terlepas dari lokasinya yang jauh dari kota.

oleh Nefri Inge diperbarui 22 Jan 2018, 19:03 WIB

Diterbitkan 22 Jan 2018, 19:03 WIB

Tekan Wabah Penyakit, Presiden Jokowi Akan Relokasi Warga Asmat

Presiden Joko Widodo membagikan sembako ke para tukang becak di Jalan Jendral Sudirman Palembang. (Liputan6.com/Nefri Inge)

Liputan6.com, Palembang - Penyakit cacar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuat keputusan untuk menekan wabah penyakit tersebut.

Seusai menyerahkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Palembang, Presiden Jokowi mengakui lokasi Kabupaten Asmat sangat jauh dari kota di Papua.

"Yang terpenting, bagaimana mencari jalan keluar untuk saudara kita agar tidak terkena wabah penyakit campak dan gizi buruk," katanya, Senin (22/1/2018).

"Lokasinya juga jauh dari kota. Contoh dari Kota Wamena ke Nduga, harus lewat hutan belantara selama empat jam," ujarnya.

Sementara, perjalanan menuju ke Kabupaten Asmat, harus melewati area rawa-rawa dengan jarak tempuh selama 3 jam. Transportasi yang bisa digunakan, yaitu angkutan bus, dengan biaya cukup mahal, antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta.

Fakta tersebut, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, memang terjadi di lapangan. Budaya tertindas juga masih dianut warga Kabupaten Asmat.

"Kita akan sampaikan ke Gubernur Papua dan Bupati Kabupaten Asmat, agar (warga) di relokasi ke kota. Jumlah warganya juga tidak banyak, dari desa ke kota," katanya.

Kendala Anggaran

Presiden Joko Widodo membagikan kartu PKH dan KIP di SMAN 1 Palembang (Liputan6.com / Nefri Inge)

Persiapan relokasi warga Kabupaten Asmat ke kota memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jokowi menakar anggaran Pemkab Kabupaten Asmat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua juga tidak cukup untuk mempersiapkan hunian warga.

"Kabupaten dan Provinsi tidak punya kemampuan. Pemerintah pusat siap membantu. (Tapi) jangan semuanya lari ke pusat," ujarnya.

Jarak yang jauh dan kontur daerah yang berbeda dari daerah lain, menjadi salah satu tugas berat yang harus dipikirkan pemerintah pusat. Jokowi menginstruksikan kepada Pemkab Asmat, agar bisa memonitor daerahnya, termasuk kondisi warga yang terjangkit wabah penyakit tersebut.

"Yang paling dekat memonitoring adalah kabupaten. Memang beda kalau ke sana, akan tahu betul daerahnya itu terpencar-pencar," ujarnya.

Dari data Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah anak di Kabupaten Asmat yang meninggal sebanyak 67 orang. Terdiri dari Kampung Pulau Tiga sebanyak 37 orang dan Kampung Fayit sebanyak 14 orang.

Lalu, Kampung Aswi sebanyak delapan orang, Kampung Akat sebanyak empat orang dan yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asmat sebanyak empat jiwa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓