Menteri Pariwisata Angkat Bicara soal Penolakan DPRD Masuk Resort Mentawai

Liputan6.com, Mentawai - Rombongan wakil rakyat yang terdiri dari DPRD Mentawai dan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) ditolak masuk ke salah satu resort di Kecamatan Sipora Utara, Mentawai, Minggu, 11 Maret lalu. Penolakan rombongan dewan itu terekam dalam video dan beredar ke publik.

Video berdurasi 3,5 menit itu memperlihatkan seorang anggota dewan sedang berdebat dengan dua warga negara asing. Suara seorang pria berbaju hitam itu terdengar meninggi.

"Anda tidak suka, saya tidak peduli. Yang pasti negara ini negara saya. Tanah ini tanah saya. Anda datang ke sini mungkin menyewa, tetapi harus hormati apa yang ada di sini," ujar pria berbaju hitam dalam video itu.  

"Saya sudah berapa kali bilang selamat datang," ujar bule tersebut santai.

"Ini anggota DPRD provinsi dan wakil ketua DPRD di sini. Anda akan berurusan nanti. Kita akan bicarakan nanti. Kalau Anda tidak bisa lama di sini, saya yang akan pindah ke negara Anda," lanjut pria berbaju hitam itu.

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk membenarkan perselisihan di dalam video itu. Menurutnya, perselisihan itu terjadi lantaran rombongan anggota dewan dilarang masuk ke resort.

Nikanor menjelaskan, pria berbaju hitam yang sedang berdebat dengan warga negara asing itu merupakan Ketua DPW Nasdem Sumbar, Malkan Amin. Kedatangan rombongan yang berjumlah 11 orang ini untuk keperluan bersantai usai mengikuti Rakerda Partai Nasdem di Mentawai.

"Kami ingin refreshing. Sebelum ke resort, kami berputar-putar dengan kapal melihat pemandangan," ujarnya kepada Liputan6.com.

Sedangkan resort tersebut dipilih karena jaraknya dekat dengan lokasi pertemuan, yaitu di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai. Namun saat hendak bersandar, rombongan dewan dihampiri penghuni resort yang belum diketahui kewarganegaraannya.

"Welcome. Saya bawa tamu,” ujar Nikanor sebelum kapalnya bersandar.

Bule tersebut langsung menyampaikan penolakannya. Dari situlah perselisihan dimulai. Nikanor mengaku sempat menemui pimpinan resort, namun tetap ditolak. Rombongan DPRD Mentawai pun akhirnya memilih pergi dan mencari resort lain untuk refreshing.

Kendati demikian, Nikanor menyayangkan kejadian ini dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Dinas Pariwisata juga polisi setempat.

Sementara itu, Liputan6.com mencoba mengonfirmasi insiden itu ke Kepala Dinas Pariwisata Mentawai, Desti Seminora. Namun yang bersangkutan tidak mengangkat telepon. Pesan melalui aplikasi perpesanan pun belum juga dibalas meski sudah dibaca.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketika dikonfirmasi ke Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan akan segera menindaklanjuti perselisihan tersebut. Hanya saja, ia mengaku belum mengetahui permasalahan itu dengan detail.

"Baru hari ini mau investigasi," katanya saat ditemui di Hotel Alana Yogyakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Arief pun menegaskan belum mengetahui pasti perihal cekcok dua pihak tersebut. Namun, jika pengelola usaha wisata atau investor di suatu wilayah memang harus memiliki izin terlebih dahulu.

"Saya tidak tahu persis kasusnya, tapi siapa pun investornya itu wajib ada izin. Dimulai dari situ dulu," katanya.

Ia pun akan segera melihat kasus ini, namun kewenangan Kemenpar hanya berkaitan dengan wisman dan promosi wisata. Menurutnya, kewenangan penyelesaiannya tetap berada di pemerintah daerah.

"Ya dua-duanya perlu diselesaikan," ucapnya. 

Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menilai penolakan kedatangan anggota DPRD oleh warga negara asing pengelola salah satu resort di Kabupaten Mentawai itu hanya masalah kesalahpahaman.

"Saya sudah mendapat penjelasan Bupati Mentawai dan kepala Dinas Pariwisata. Pengelola resort sebenarnya ingin menawarkan berlabuh di pantai karena dermaga sedang dalam kondisi perbaikan, tetapi komunikasi sudah terlanjur tidak berjalan baik," katanya di Padang, dilansir Antara.

Menurut Wagub Sumbar, kejadian itu harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang lagi karena bisa membawa citra buruk terhadap kepariwisataan daerah. Salah satu cara, pihak yang ingin mengunjungi tempat wisata di Mentawai, termasuk resort, sebaiknya berkoordinasi dulu dengan Dinas Pariwisata setempat.

Dinas tersebut nantinya akan membantu menjembatani dengan pengunjung dengan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nasrul juga meminta Dinas Pariwisata Mentawai mengumpulkan semua pengusaha resort untuk pembinaan.

"Salah satunya, pengusaha resort tersebut juga harus menggunakan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.