Donald Trump Sebut AS Harus Jadi Negara Adikuasa Bitcoin

Liputan6.com, Jakarta - Dalam pidatonya di Pertemuan Puncak Aset Digital yang digelar di New York pada 20 Maret, mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan tekadnya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa Bitcoin dan pusat industri kripto dunia.

Ia juga mengkritik kebijakan regulasi pemerintahan sebelumnya yang dianggap menghambat pertumbuhan industri aset digital.

"Kita akan menghentikan perang regulasi terhadap kripto dan Bitcoin. Operasi Choke Point 2.0 yang melanggar hukum itu akan berakhir pada 20 Januari 2025," tegas Trump, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (21/3/2025).

Operasi Choke Point sendiri merujuk pada langkah pemerintah yang dianggapnya sebagai upaya membatasi akses sektor keuangan terhadap industri kripto.

Pemerintah AS Tak Jual Kepemilikan Bitcoin

Trump menyoroti pencapaian di masa pemerintahannya, seperti penyelenggaraan KTT Aset Digital Gedung Putih pertama dan pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis.

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan pemerintah tidak menjual Bitcoin miliknya dengan harga murah yang berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang.

"Saya menandatangani perintah untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis dan Cadangan Aset Digital AS agar kita bisa memaksimalkan nilai aset ini. Tidak seperti pemerintahan Biden yang menjualnya jauh di bawah harga sebenarnya," jelas Trump.

Dalam upayanya untuk mendukung perkembangan industri kripto, Trump juga mendorong Kongres agar segera mengesahkan undang-undang yang memberikan regulasi yang lebih jelas bagi stablecoin dan pasar aset digital. Menurutnya, kepastian hukum ini akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Jika kita memiliki kerangka hukum yang jelas, baik perusahaan besar maupun kecil dapat lebih leluasa berinvestasi dan berinovasi dalam revolusi teknologi ini," ujarnya.

Kontras

Sikap pro-kripto Trump menjadi kontras dengan ketidakpastian regulasi di tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, AS akan menjadi pusat utama dunia untuk Bitcoin dan aset digital lainnya.

"Bersama, kita akan menjadikan Amerika sebagai negara adikuasa Bitcoin dan ibu kota kripto dunia," pungkas Donald Trump dengan optimisme.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, empat senator Amerika Serikat (AS), termasuk Elizabeth Warren, bersama dengan Perwakilan Jamie Raskin, mengirim surat kepada Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles pada 17 Maret 2025. Dalam surat tersebut tertulis kekhawatiran atas keterlibatan Presiden AS Donald Trump dalam mata uang kripto dan aset digital.

Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Warren (D-MA), Richard Blumenthal (D-CT), Jeffrey A. Merkley (D-OR), Chris Van Hollen (D-MD), dan Raskin (D-MD), menyoroti hubungan finansial Donald Trump yang semakin dalam dengan industri kripto.

Para anggota parlemen menyatakan: “Donald Trump berbalik melawan kripto dari semula menganggap aset digital tersebut adalah penipuan menjadi membangun pasukan kripto. Mereka menunjuk koin meme TRUMP memberikan keluarga dan mitra bisnisnya, termasuk World Liberty Financial keuntungan hampir USD 100 juta dalam waktu kurang dari 14 hari di pasar.

Dalam sudat tersebut menyebutkan juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh asing. Selain itu, mereka menyampaikan kekhawatiran atas hubungan keuangan Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

"Presiden Trump dan Menteri Perdagangan Lutnick, yang perusahaannya merupakan investor kripto utama, dapat menghambat regulasi keuangan mata uang kripto, bahkan ketika pasar kripto yang tidak diatur menunjukkan tanda-tanda peringatan bubble yang dapat menyebabkan krisis keuangan lainnya," tulis surat tersebut dikutip dari bitcoin.com, Rabu (19/3/2025).

Para senator dan Raskin juga memperingatkan tentang pengaruh CEO Tesla Elon Musk yang semakin besar di pemerintah federal, yang mereka klaim telah diperkuat melalui Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk Trump.

Mereka menyatakan: "Mungkin yang paling mengkhawatirkan, Presiden Trump telah menyerahkan kekuasaan kepada orang terkaya di dunia, Elon Musk, yang akan mendapat untung dari upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk menghancurkan eksekutif."

Mereka mengklaim bahwa setidaknya 11 lembaga yang sedang diselidiki, sedang menunggu pengaduan atau tindakan penegakan hukum terhadap bisnis Elon Musk telah dilemahkan, yang memungkinkannya mendapatkan keuntungan finansial dengan sedikit pengawasan.

Para anggota parlemen mengutip laporan bahwa Federal Aviation Administration (FAA) dapat membatalkan kontrak senilai USD 2,4 miliar dengan Verizon dan sebagai gantinya memberikan kesepakatan itu kepada Starlink milik Elon Musk, yang semakin meningkatkan kekhawatiran tentang pengayaan diri dengan mengorbankan integritas regulasi.

Masalah Etika

Para anggota parlemen menuntut tindakan segera untuk mengatasi masalah etika ini, dengan menekankan: "Konflik kepentingan finansial yang sangat besar ini memiliki kepentingan nyata bagi publik Amerika. Presiden Trump, Musk, dan orang-orang yang ditunjuknya memiliki banyak insentif untuk menyalurkan uang pembayar pajak ke kantong mereka sendiri, bahkan jika itu berarti merugikan para pekerja Amerika yang diklaim Presiden Trump untuk diperjuangkan."

Mereka mendesak Trump untuk berkomitmen untuk melepaskan diri dari kepentingan bisnis pribadinya, seperti yang telah dilakukan oleh setiap presiden sebelumnya di era modern.

Mereka juga menegaskan bahwa Elon Musk juga harus diminta untuk segera merilis formulir pengungkapan keuangannya sehingga publik dapat memahami potensi konflik kepentingannya.