Harapan Ridwan Kamil Gandeng Mantan Pimpinan KPK ke Tim Sinkronisasi

Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil memperkenalkan tim optimasi dan sinkronisasi jelang pelantikan dirinya sebagai pimpinan di pemerintahan provinsi Jawa Barat. Dua di antara tim sinkronisasi adalah mantan pimpinan dan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim yang terdiri dari 15 sosok yang memiliki keahlian dalam berbagai sektor itu dibentuk untuk menyatukan program pembangunan di Jabar lima tahun ke depan. Tim ini mulai bekerja Kamis, 26 Juli 2018.

Ridwan mengatakan, tim sinkronisasi akan dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Selain Erry, ekskomisioner KPK Chandra Marta Hamzah juga masuk dalam tim sinkronisasi yang akan bekerja hingga 16 September nanti.

"Ada prioritas yang ingin kita lakukan terkait dengan pesan reformasi birokrasi. Kebetulan Pak Erry Riyana ini dianggap tokoh dan berpikir komprehensif yang juga kebetulan wakil ketua KPK. Sehingga visi misi reformasi birokrasi pesannya menguat. Tim diperkuat Pak Chandra Hamzah juga," kata Ridwan dalam jumpa pers di Hotel Papandayan.

"Kami serius ingin memperbaiki citra pelayanan publik yang lebih terintegritas sehingga program Jabar juara bisa hadir di tengah masyarakat," sambung pria yang karib disapa Emil itu.

Selama kurang lebih 7 minggu bekerja, Ridwan Kamil berharap tim sinkronisasi dapat mengoptimalkan gagasan untuk pembangunan Jawa Barat lima tahun mendatang.

"Saya menitipkan agar visi misi di Jawa Barat pada lima tahun ke depan berubah seiring masuknya digitalisasi perdagangan dan lain-lain. Makanya cara berpikir kita diskusikan terlebih dulu," ucapnya.

Upaya ini, lanjut dia, didasari kondisi Jawa Barat yang luas dan dengan beragam permasalahan yang bersifat multidimensi.

"Pendekatan kami adalah silih asah, silih asih silih asuh, terlihat dari gestur kami yang ingin merangkul sebanyak mungkin orang yang meskipin pada pilkada berseberang untuk terlibat dalan pembangunan di Jawa Barat," jelasnya.

Sementara itu, Erry membenarkan dirinya diminta Ridwan Kamil untuk memimpin tim sinkronisasi. Ia pun berjanji akan menyanggupi tantangan menyelaraskan visi misi Wali Kota Bandung yang memenangi Pilgub Jawa Barat 2018 itu.

"Karena waktunya pendek sedangkan skupnya lebar dan permasalahannya cukup mendalam, tapi saya kira ini tetap mampu dilakukan," tegasnya.

Selanjutnya, kata Erry, tim ini akan didampingi tenaga kerja yang dibagi ke dalam 28 kelompok kerja yang merupakan representasi urusan nomenklatur RPJMD.

"Tujuannya, menyusun rekomendasi perencanaan program yang bukan hanya berasal dari APBD saja tapi gagasan besar diolah melalui berbagai pemikrian agar supaya bisa dilakukan secara swadaya atau kemitraan," paparnya.

Adapun tim sinkronisasi tidak seluruhnya diisi oleh para ahli atau profesional yang bergerak di bidangnya. Ada posisi yang diisi oleh kelompok partai politik.

"Kami akan bekerja secara penuh dalam waktu tujuh minggu atau paling lambat seminggu sebelum pelantikan selesai. Kita juga akan melobi partai pendukung dan tentu akan banyak menerima masukan dari anggota tim. Tim yang ada 14 orang, 6 perwakilan parpol dan 5 entrepreneur," jelasnya.

Ridwan menjelaskan, dalam 100 hari menjabat sebagai gubernur Jabar nanti ia akan melakukan beberapa perubahan.

"Kita akan membagi tiga, yaitu bagaimana kita memeberikan sebuah perubahan dalam 100 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Sehingga di ujung 5 tahun akan terlihat hasil-hasilnya yang bisa diukur secara ilmiah melalui indikator-indikator yang jadi tolak ukur," paparnya.

Dalam program jangka menengah, ia menjelaskan, akan menitikberatkan pada program yang bisa langsung terasa oleh masyarakat.

"Lalu untuk 100 hari pertama kerja, kita masih mencoba mencari informasi apakah APBD bisa kita maksimalkan dan saya yakin masih ada," ucapnya.

Menurutnya, sisa anggaran jelang akhir tahun biasanya tidak terlalu banyak sehingga ruang improvisasi terbatas.

"Kita paham psikologi masyarakat bahwa pemimpin baru harus memiliki program kerja. Karena itu kita siapkan program tidak menggunakan APBD," kata Emil.

Beberapa yang akan diterapkan saat ia menjabat nanti adalah sistem pengaduan online hingga Bus On Tour (Bandros) dalam urusan kepariwisataan.

"Dana CSR juga masih ada. Pokoknya minimal ada enam yang jadi program unggulan dalam membangun masyarakat," dia menandaskan.

Simak video pilihan berikut ini: