Bupati Malang Pimpin Rapat Tertutup Saat KPK Geledah Kantornya, Bahas Apa?

Liputan6.com, Malang - Rendra Kresna, Bupati Malang, Jawa Timur, memimpin rapat konsolidasi seluruh kepala dinas di lingkungan Pemkab Malang. Rapat digelar di tengah situasi penggeledahan kantor dinas oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna tak memungkiri ada kemungkinan segera dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk kemungkinan terburuk lainnya. Karena itu, ia memimpin rapat tentang beberapa kegiatan yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Saya tak khawatir (ditahan KPK-red). Tapi kan perlu juga dijelaskan pada mereka agar tak terpengaruh dengan kondisi saat ini," kata Rendra di Malang, Selasa, 9 Oktober 2018.

Ia tak merinci program pemerintahan apa saja yang mendesak untuk segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun, roda pemerintahan terutama pelayanan publik tak boleh terganggu dengan penggeledahan penyidik komisi antirasuah di sejumlah kantor dinas.

Sayangnya, rapat yang digelar di Ruang Anusapati Lantai II Pendopo Kabupaten Malang itu berlangsung tertutup. Usai rapat, Rendra Kresna juga enggan menjelaskan kembali hasil rapat bersalam seluruh pejabat Pemkab Malang itu pada awak media.

Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Malang, Norman Ramdansyah mengatakan, tak ada arahan tertentu dari Bupati Malang pada seluruh pejabat terkait penggeledahan oleh penyidik KPK.

"Itu konsolidasi rutin, menekankan pada kami agar memacu kinerja kami lebih baik lagi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Norman.

Penyidik KPK menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Bupati Malang Rendra Kresna pada Senin, 8 Oktober. Rendra mengakui pernah diperiksa KPK dengan dugaan menerima gratifikasi dari rekanan proyek dana alokasi khusus (DAK) pendidikan tahun anggaran 2011.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Tim penyidik KPK sepanjang hari ini menggeledah sejumlah kantor dinas yang ada di dalam Pendopo Kabupaten Malang. Mulai dari kantor Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah sampai Badan Kepegawaian Daerah.

Sedangkan kantor pemerintahan yang ada di luar pendopo yang juga turut digeledah adalah Dinas Pendidikan sampai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Penggeledahan di dua lokasi terpisah itu dilakukan pada waktu bersamaan.

Kepala BKD Kabupaten Malang, Norman Ramdansyah mengatakan, di kantornya tak ada satu pun dokumen yang diambil oleh penyidik KPK saat penggeledahan yang selesai sekitar pukul 18.30 tersebut.

"Semua ruangan digeledah. Tapi semua dokumen yang dianggap perlu oleh mereka hanya dilihat-lihat saja, tak ada yang diambil," ujar Norman usai penggeledahan.

Namun tak dapat memastikan apakah ada soft file dalam komputer maupun perangkat elektronik lainnya yang disalin oleh penyidik. Norman menyatakan bersikap kooperatif selama penggeledahan itu, meski tak ada komunikasi dengan penyidik.

"Kami tak tahu ini terkait apa, mungkin lanjutan dari penggeledahan pada malam hari sebelumnya," kata Norman.

Saksikan video pilihan berikut ini: