Pesona Awan Pagi di Puncak Masjid 99 Kubah

Liputan6.com, Makassar - Masjid 99 Kubah di kawasan reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), tak henti-hentinya jadi buah bibir pengunjung yang melancong di bibir Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan.

Apalagi ditengah hiruk pikuk warga yang sedang menikmati liburan di suasana Car Free Day (CFD) di Jalan Penghibur, Minggu, 23 Desember 2018.

Pantauan Liputan6.com, fenomena alam pun terjadi, sebelum turunnya hujan lebat yang membubarkan aktivitas warga yang membanjiri CFD di Pantai Losari.

Awan gelap yang menggumpal diatas puncak Masjid 99 Kubah CPI, dan hembusan angin begitu kencang. Sebenarnya sudah tanda atau alamat akan turun hujan.

Namun sebagian warga masih saja asik dengan kesibukan masing-masing seperti senam, bersepeda, dan sarapan pagi ditempat yang terbuka tanpa memperhatikan cuaca yang begitu cepat berubah.

Pemandangan unik pun terjadi ditengah cuaca ekstrim yang banyak diabadikan oleh warga melalui ponsel cerdasnya sebelum kocar-kacir mencari tempat berteduh dari guyuran hujan dan terpaan angin kencang.

Yakni, fenomena awan gelap yang menggumpal diatas puncak Masjid 99 Kubah.

"Masjid 99 Kubah di kawasan reklamasi itu memang bagus dan unik. Tapi sayang reklamasi dengan mengemas wisma negara dan masjid itu bukan tujuan utama bagi masyarakat. Karena nantinya peruntukan lahan reklamasi di kawasan itu bukan untuk masyarakat miskin," kata Imam Rochani, warga kota Surabaya kepada Liputan6.com.

Masjid 99 Kubah dengan Luas bangunan 72 meter x 45 meter tersebut. Anggaran pembangunannya dari saku APBD Provinsi Sulsel senilai Rp 169 Miliar.

Selain unik, dan terbesar di Sulawesi Selatan, masjid di kawasan reklamasi CPI ini ditarget rampung akhir tahun 2018 yang tersisa beberapa hari lagi. Namun faktanya belum juga rampung, dan masih saja jadi buah bibir aktivis hukum dan aktivis lingkungan yang menolak reklmasi CPI oleh pihak Ciputra.

Sementara itu Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, Muhammad Al Amin mengatakan, argumen tata guna lahan dengan jalan reklamasi untuk kebutuhan pembangunan adalah, paradigma yang harus ditolak.

"Lahan yang ada dibentangan pesisir pantai kota Makassar perlu dipertahankan fungsinya, bukan mereklamasi untuk kaum kapital," kata Amin.

Olehnya itu Walhi Sulawesi Selatan mengaku kecewa kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang tidak aspiratif dalam merangkul masukan masyarakat sipil.

Saksikan video pilihan berikut ini: