Banyak Turis Tiongkok Belanja di Bali Pakai WeChat, Apa Langkah Pemerintah?

Liputan6.com, Denpasar - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah tengah melakukan kajian serius terhadap alat pembayaran asal Tiongkok, WeChat. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Causa Iman Karana menjelaskan, saat ini instansinya bersama pemerintah tengah melakukan kajian mendalam tentang alat transaksi pembayaran tersebut.

“Untuk penggunaan WeChat, konsumen tidak menurun, dia tetap. Pengaruhnya itu pada pembayaran. WeChat Sekarang sedang dibahas di Jakarta. Sedang dalam proses pengkajian di Jakarta,” kata Iman, Sabtu (12/1/2019).

Salah satu hal yang menjadi penekanan dalam kajian terhadap WeChat tersebut adalah keterlibatan merchant lokal dan wajib menggunakan switching lokal.

“Dan juga harus memberikan manfaat ekonomi lokal di Indonesia. Saat ini sedang digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke luar hasilnya,” ungkap pria yang karib disapa Pak Cik tersebut.

Keputusan pemerintah terhadap WeChat amat penting. Pasalnya, sebagai destinasi wisata dunia, turis asal Tiongkok mengarahkan liburan mereka ke Pulau Dewata.

Salah satu yang sempat menyita perhatian adalah spending money kecil dari Turis Tiongkok, oleh karena mereka menggunakan transaksi pembayaran WeChat untuk aktivitas mereka selama berlibur. Tak hanya di Bali, hal serupa juga ditemui di daerah lain yang memiliki destinasi wisata kelas dunia.

“WeChat ini tak hanya di Bali saja, ada juga di Manado dan di mana-mana. Maka itu menjadi perhatian pemerintah pusat dan saat ini sedang digodok pembahasannya. Itu sedang ditata. Jadi jangan merchant-nya itu ada di sana, orangnya juga di sana, barangnya juga di sana (Tiongkok). Itu yang sedang diatur. Datanya nanti kita dapat,” papar dia.

Di mata pemerintah, Iman melanjutkan, hal penting dari transaksi WeChat yang mesti dipantau lantaran akan berdampak pada pendapatan dari segi pajak.

“Kalau kebocoran devisa, sebetulnya kan nanti uangnya balik lagi ke sini. Uangnya ditransfer ke bank si merchant. Jadi sebetulnya dari sisi uang tidak ada masalah. Hanya data penjualan yang tidak bisa kita dapat dengan tepat, sehingga potensi pajak itu nanti yang menjadi masalah. Lost income belum bisa dihitung. Ini salah satu cara mengatasi potensi lost income itu,” tutur Iman.

Lantaran hal itu maka pemerintah tengah serius menggodok pengaturan WeChat yang mayoritas digunakan oleh turis asal Tiongkok yang tengah berlibur ke sejumlah destinasi di Indonesia. “Kewenangannya ada di Jakarta. Saat ini sedang difinalisasi di Jakarta. Hasilnya seperti apa, nanti kita tunggu,” katanya.