Dorongan Rekonsiliasi Usai Pilpres dari Relawan Cinta NKRl

Kami mengutuk gerakan-gerakan petualang politik yang telah mengganggu ketentraman dan ketertiban serta merongrong kewibawaan lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, aparat keamanan serta pemerintah yang sah.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Mei 2019, 07:00 WIB
Diterbitkan 26 Mei 2019, 07:00 WIB
Relawan Cinta NKRl
Relawan Cinta NKRl (Liputan6.com/Istimewa)

Liputan6.com, Surabaya - Gabungan Relawan dan Elemen Rakyat Cinta NKRI mengutuk gerakan petualang politik dengan mengatasnamakan rakyat dan agama tertentu.

Para petualang politik ini dinilai telah membangun narasi-narasi jahat, seakan-akan rakyat dan ummat agama tertentu mempertanyakan dan tidak percaya pada KPU, Bawaslu, aparat keamanan serta pemerintahan yang sah.

Gabungan Relawan dan Elemen Rakyat Cinta NKRI ini terdiri beberapa elemen masyarakat, di antaranya adalah Relawan Nelayan Tradisional (Layar) Jokowi, Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM), Pakar Jokowi (Pak Jo), Badjo NKRI, Barisan Nasional (Barnas), Pemuda Demokrat, Pemuda Marhaen, SWS, Suara NKRI, Advokat Indonesia Maju, GRJ, GMNI dan Ksatria Airlangga.

Ketua Presidium Layar Jokowi, Sugeng Nugroho mengatakan, pihaknya juga mengadakan tasyakuran secara sederhana atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil Real Count KPU yang diumumkan pada 21 Mei 2019 sebesar 55,50 persen (85.607.362 suara). Rivalnya, Prabowo-Sandi meraup 44,50 persen (68.650.239 suara).

"Kami mengutuk gerakan-gerakan petualang politik yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta merongrong kewibawaan lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, aparat keamanan serta pemerintah yang sah," tegas Sugeng didampingi Ketua Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko, Surabaya, Sabtu (25/5/2019)

Relawan juga mengutuk gerakan-gerakan petualang politik yang telah mempermalukan rakyat dan bangsa Indonesia yang sejatinya telah dewasa berdemokrasi menjadi seakan-akan tidak paham arti demokrasi dan negara hukum.

Mendorong Rekonsiliasi

"Kami juga mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla beserta jajarannya untuk secara hukum dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk menumpas para perusuh dan petualang-petualang politik di belakang mereka. Kami menuntut pertanggung jawaban secara moral, politik, ekonomi serta kerugian materil dan imateril yang diderita rakyat dan negara selama ini akibat provokasi dan anarki yang mereka lakukan," jelasnya.

Ketua Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko menambahkan, pihaknya mendorong seluruh elemen masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi pascapilpres demi keutuhan NKRI dan persatuan kesatuan bangsa.

"Kami harap untuk tidak mempercayai lagi segala ucapan dan tindakan dari para petualang politik yang nyata-nyata bekerjasama dengan kelompok-kelompok, tokoh-tokoh anti Pancasila dan anti NKRI, karena selama ini telah menipu rakyat dengan berbagai muslihat berkedok gerakan ultra nasionalis maupun agamis, padahal hanyalah gerakan adu domba yang tega mengorbankan rakyat," tuturnya.

Pihaknya juga mengimbau dan meminta dengan tegas kepada pemerintah dan aparat keamanan sebagai pemegang keadaulatan rakyat serta penjaga rakyat untuk segera membersihkan lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah, departemen dan non departemen yang terindikasi, terafiliasi, berkonspirasi, terkontaminasi zat gerakan-gerakan radikalisme yang membahayakan NKRI.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya