5 Rekomendasi Penyelesaian Gejolak Papua

Liputan6.com, Jakarta - Gejolak di Papua belum kunjung reda. Sejumlah pimpinan elemen mahasiswa Cipayung Plus bersama para aktivis Papua dan pegiat Pancasila mendorong pemerintah untuk menuntaskannya. Penyelesaian bisa dilakukan dengan penanganan kasus hukum pemicunya.

Untuk itu, mereka merekomendasikan lima poin terkait. Seperti dikutip dari keterangan tertulis, berikut ini lima rekomendasinya.

Pertama, mendorong Presiden agar segera mendesak Kapolri untuk mengusut dan mengungkap aktor intelektual terhadap pengrusakan tiang bendera dalam kasus penyerangan asrama Papua di Surabaya termasuk pelaku ucapan rasis.

Kedua, mendesak Presiden agar segera menarik penambahan aparat TNI/Polri yang diterjunkan, serta menginstruksikan Menkominfo untuk membuka akses Internet di Papua dan Papua Barat.

Ketiga, mendesak Pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Keempat, mendesak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia.

Kelima, mendorong semua elemen bangsa untuk tetap menguatkan semangat persatuan nasional sesama anak bangsa

Kelompok aktivis tersebut berasal dari GMKI, HIKMAHBUDHI, PMKRI, KAMMI, EN-LMND, PRIMA DMI, Posko Menangkan Pancasila, Aktivis Papua, Komunitas Noken Sorong Raya, dan Mahasiswa Asal Papua. Pernyataan itu juga disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

"Kami dari beberapa Sekjen Cipayung plus bersama saudara-saudara dari Papua pada dasarnya berharap ingin ada solusi bagi segala permasalahan di Papua,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Sekum PP GMKI) David Sitorus.

Ketua Posko Menangkan Pancasila Alif Kamal mengatakan presiden agar segera menarik penambahan aparat TNI/Polri yang diterjunkan ke Papua.“Dalam penanganan konflik yang selalu terjadi di Papua, peemrintah selalu mengedepankan pendekatan militeristik atau kekerasaan. Saya pikir ini bukan jadi jalan keluar yang pas untuk menyelesaikan persoalan Papua, " terang Alif.

Para aktivis, mahasiswa dan pegiat Pancasila ini pun mendesak pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua.

"Kalau bicara tentang Papua maka yang harus diajak dialog adalah orang-orang Papua, rakyat Papua dengan para kepala sukunya, bukan pada tokoh politiknya,” kata Arkhilous Bahu, mantan ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Arkilaus juga menegaskan kita tidak ingin persoalan ini membuat Indonesia terpecah. Karena itu Arkhilaus menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua secara bermartabat dengan menggelar dialog.

"Kita berharap dengan adanya kasus ini bisa menjadi sebuah jalan/jembatan bagaimana kita bisa membangun dan menumbuhkan rasa bahwa kita senasib sependeritaan sebagai anak bangsa Indonesia. Sehingga kita tidak lagi saling membenci atau marah", kata Arkhilaus.