Ribuan ASN sampai Anggota DPRD di Kabupaten Cirebon Disebut Terima Bansos, Kok Tega?

Liputan6.com, Cirebon - Beredar kabar ribuan ASN asal Kabupaten Cirebon masuk dalam data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Temuan itu terungkao usai Dinsos Kabupaten Cirebon memverifikasi dan validasi faktual dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah ASN yang masuk dalam DTKS sebanyak 2.103 KK, pegawai BUMD 115 KK, Dokter 33 KK. Selain itu, anggota DPRD sebanyak 5 KK, karyawan BUMN sebanyak 603 KK, kepala desa 83 KK, Polri 278 KK, TNI 278 KK.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengaku, masih terus melakukan verifikasi pada DTKS dan melakukan konfirmasi ke instansi terkait soal adanya dugaan ASN yang menerima bantuan sosial.

"Kami masih melakukan pendataan siapa saja ASN yang menerima bantuan sosial," ungkap Iis saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (25/11/2021).

Dia menegaskan, jika ada ASN yang menerima bansos, maka penerima wajib mengembalikan pemberian bansos tersebut. Namun, dia mengaku belum memahami bagaimana mekanisme pengembalian bansos tersebut.

"Kemungkinan ada saja yang menerima namun harus pasti dulu siapa saja yang nerima, bilamana data sudah fix maka ke depan diusulkan data tersebut minta dihapus oleh pusdatin," ungkap Iis.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon mengaku belum mendapatkan laporan terkait kabar ribuan ASN menerima bansos.

"Belum ada laporan dari instansi terkait (Dinas Sosial), bahwa ASN mana saja yang terlibat dalam penerimaan bansos tersebut," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai kepada wartawan.

Hilmi menegaskan akan segera menindaklanjuti jika ada ASN menerima bansos. Hanya saja, dia mengaku tidak tahu seperti apa mekanisme pengembalian bansos tersebut.

Hilmi mengaku sejauh ini mengetahui kabar ASN Kabupaten Cirebon yang menerima bansos melalui sejumlah pemberitaan di media massa.

"Secara pribadi dari dinas terkait belum ada pemberitahuan tapi kalau dari media massa sudah beredar," kata dia.