TNI Pertanyakan Ketiadaan Tindakan Tegas Bagi Pelaku Kerusuhan di Kendari

Pihak TNI menyesalkan, warga di Kendari tak ditindak tegas saat membawa senjata tajam di jalanan, padahal ada undang-undang yang mengatur dengan jelas.

oleh Ahmad Akbar Fua diperbarui 18 Des 2021, 13:29 WIB
Diterbitkan 18 Des 2021, 13:29 WIB
Kerugian material di Kota Kendari akibat kerusuhan sejumlah kelompok, diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.(Liputan6.com/Dok istimewa)
Kerugian material di Kota Kendari akibat kerusuhan sejumlah kelompok, diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.(Liputan6.com/Dok istimewa)

Liputan6.com, Kendari - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyesalkan tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kerusuhan di Kota Kendari. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Wali Kota Kendari, Komandan Kodim 1417 Kendari, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari, Komandan Pangkalan Udara TNI Halu Oleo Kendari, Kapolres dan Pihak BIN Sulawesi Tenggara, Jumat (17/12/2021).

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari, Letkol Laut (P) Iwan Iskandar M Tr Hanla MM, mengatakan sangat menyayangkan sekali terjadinya kerusuhan, pada Kamis (16/12/2021). Menurutnya, hal ini berasal dari permasalahan sepele hingga berujung korban jiwa dan materi.

"Saya saat kejadian persis didepan Lanal, bersama Kapolda, Bapak Kapolda mau kembali ke Polda saat itu karena ada Blokade massa, tak bisa lewat jadi dia dijemput lewat laut karena jalur darat tak bisa dilewati," Katanya.

Dia menegaskan, kejadian ini merupakan pekerjaan rumah bagi stake holder di Kota Kendari agar tak terjadi lagi hal serupa. Menurutnya, hal yang harus digarisbawahi, ada korban jiwa sampai ada yang ditebas dan meninggal dunia.

"Kemudian, ini soal ketegasan kita terkait penggunaan senjata tajam, Kenapa era seperti ini, kita negara hukum, tapi warga bebas bawa senjata tajam," ujarnya.

"Ini kami lihat ada senjata tradisional, tapi bisa bebas digunakan sehingga berpotensi bisa membunuh atau melukai orang lain," katanya. 

Dia berharap, agar semua pemuka masyarakat bisa menenangkan massa. Apalagi, massa dalam situasi emosional. Sehingga, dengan cepat bisa membuat situasi kondusif melalui cara-cara yang bijaksana.

"Kami himbau, tokoh agama, tokoh masyarakat, bisa membantu mengajak mengendalikan massa, dan bahu membahu memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu yang berujung perbuatan melawan hukum. Mari kita sama sama berusaha dan berdoa semoga Kota Kendari aman," dia berpesan.

Komandan Kodim 1417 Kendari, Kol Inf Windarto SSos MM, ikut menegaskan, apapun yang ditentukan Walikota Kendari terkait terwujudnya keamanan terkait kerusuhan, akan didukung TNI Kodim Kendari. Dia juga menyesalkan, adanya warga yang membawa sajam di jalan raya. Menurutnya, hal ini bukan suatu kewajaran.

"Kalau parang dipakai di ladang, tak apa-apa. Namun, ini dipakai dalam kegiatan melanggar aturan," Ujarnya.

Soal demonstrasi warga di Kota Kendari, dia menyebut seharusnya sudah ada aturan hukum yang ketat. Dia menegaskan, ketika sudah menunjukkan pukul 18.00 Wita, warga yang demo harus dibubarkan karena resikonya tinggi bila dibiarkan berlanjut.

"Jika belum bubar, kami TNI siap membantu membubarkan mereka. Lalu soal adanya kejadian seperti kerusuhan ini, pihak Kominfo bisa meng-counter informasi yang beredar sehingga tidak ada hoaks yang meresahkan warga," Ujarnya.

Dia juga menegaskan, terkait adanya organisasi-organisasi yang ada, perlu ada aturan tegas. Sehingga, mereka tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Hal penting lainnya, mereka yang jadi korban meninggal dunia dan mengalami kerugian materi mestinya mendapatkan perhatian berupa ganti rugi atau tali asih," Ujarnya.

Seperti diberitakan, kerugian material akibat kerusuhan di Kota Kendari, mencapai ratusan juta. Dua mobil angkutan umum dibakar, satu mobil warga dirusak, belasan kendaraan roda dua dirusak dan dibakar. Selain itu, puluhan kios dibakar dan dirusak massa. Korban meninggal dunia ada satu orang dan sejumlah orang luka-luka.  

 

saksikan juga video pilihan berikut ini:

Sikap Polisi dan Wali Kota Kendari

Rapat koordinasi Forkompinda di Kota Kendari terkait penyelesaian kerusuhan antar kelompok warga.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)
Rapat koordinasi Forkompinda di Kota Kendari terkait penyelesaian kerusuhan antar kelompok warga.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)

Kapolres Kendari AKBP Didik menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan preman. Dia memastikan, menjaga keamanan warga Kota, Polres dibantu oleh Polda, rekan-rekan TNI dan seluruh masyarakat.

"Kami akan tindak tegas pelaku yang sudah merugikan masyarakat, Soal pak wali kota, terkait kerugian materi, kita bantu berikan solusi kepada mereka," ujarnya.

Dia berpesan, mewakili Forkompinda Kota Kendari, mengimbau tak usah khawatir. Sebab, situasi sudah kondusif.

"Jika warga melihat polisi di jalan, merupakan wujud kepedulian penegak hukum untuk mewujudkan kota yang aman, sebab, Kendari merupakan kota kita bersama," pesannya.

Mewakili Polres, dia juga mengimbau agar masyarakat, tidak percaya hoaks. Terkait berita-berita yang beredar dan tak akurat, cukup berakhir di satu orang saja.

"Kalau mau diteruskan kembali, lebih baik diteruskan ke kita. Kalau ada, informasi soal gangguan keamanan, laporkan saja," pesannya.

Dia menambahkan, kepolisian tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan masyarakat. Partisipasi warga, dalam hal ini memberikan bantuan dan masukan positif untuk tercapainya keamanan dan kedamaian kota.

Walikota Kendari Sulkarnain menyatakan, saat ini pihaknya mengimbau agar masyarakat bisa menjaga agar menjaga kondusifitas. Pihaknya meminta agar masyarakat jangan menyebar hoaks. Tentunya Polri bersedia memberikan rasa aman bagi warga menghadapi tahun baru.

"Seluruh peserta rapat, sepakat memberikan dukungan full, silahkan oelaku oelanggar hukum. Memberikan dukungan Kepada TNI dan Polri menindak tegas,

Dia memastikan, agak segera berkomunikasi dengan pimpinan DPRD soal apakah ada Perda atau payung hukum lainnya terkait demonstrasi yang membawa senjata tajam.

"Sementara kita kaji, dalam waktu dekat kita bisa menyimpulkan ini, walaupun undang undang darurat yang mengatur soal senjata tajam sudah ada," katanya.

Dia memastikan, terkait kerugian material dan biaya pengobatan para korban akan segera merampungkan data. Dia akan berkoordinasi dengan SKPD, Polisi dan TNI serta BPBD dan lurah setempat soal data korban.

"Malam ini kami rampungkan, Insya Allah Senin (20/12/2021) bisa kami salurkan," ujarnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya