Ketika Tukang Bakso Sampaikan Unek-unek di Hadapan Jokowi soal Bisnis UMKM di IKN

Bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Okt 2022, 03:30 WIB
Diterbitkan 19 Okt 2022, 03:30 WIB
Jokowi saat menyampaikan sambutan utama tentang Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru di Djakarta Theater Jakarta, Selasa (18/10/2022) (Istimewa)
Pemerintah melakukan agenda besar yakni, memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menghadiri acara di Djakarta Theater yang mengusung tema tentang 'Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru', Selasa (18/10/2022) malam.

Selain mengundang para menteri dan pejabat terkait, masyarakat dan perwakilan UMKM juga diundang. Dalam acara, semua pihak dimintai pendapat dan bebas mengajukan pertanyaan.

Salah satu pertanyaan atau unek-unek pun datang dari Maryanto, Ketua Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso) Kota Bekasi. Pria yang akrab disapa Mas Yanto itu menyampaikan unek-unek kaitan potensi bisnis UMKM di IKN.

"Pak Jokowi, saya selaku pelaku UMKM ingin sedikit menyampaikan unek-unek. Bagaimana pak kaitan populasi nanti di IKN, sementara ada isu sebagian menolak untuk pindah. Sementara bisnis UMKM itu salah satunya bergantung dengan populasi masyarakat disana," kata dia seraya disambut riuh para hadirin.

Dia juga menanyakan soal jaminan ruang atau seberapa besar UMKM diberikan akses atau lokasi untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya yakni para pedagang bakso.

"Saya berharap pak, ada jaminan juga untuk UMKM diberikan keleuasaan untuk bisa mengembangkan bisnisnya disana. Saya berharap ada lapak bakso nanti disana tidak hanya restoran-restoran mewah," imbuh dia.

Pertanyaan Mas Yanto pun disambut riuh para hadirin. Presiden Jokowi pun menanggapi dengan santai sambil menganggukan kepala seraya tersenyum.

 

Jika Tak Berani Transformasi, Indonesia Sulit Jadi Negara Maju

Ketua Papmiso Kota Bekasi Maryanto atau  Mas Yanto Bakso (Istimewa)
Pemerintah melakukan agenda besar yakni, memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Presiden pun mengarahkan pertanyaan tersebut untuk bisa dijawab langsung oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono.

"Nantinya disana itu smart city yang hanya memerlukan waktu singkat atau sekitar 10 menit saja untuk mencapai tujuan. Jadi nanti akan memudahkan semuanya," kata dia.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tak akan bisa menjadi negara maju apabila tidak berani melakukan transformasi besar.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan agenda besar yakni, memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan utama tentang Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru di Djakarta Theater Jakarta.

Dia menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hanya memindahkan gedung-gedung kementerian, Istana Presiden, maupun Istana Wakil Presiden. Namun, pemerintah ingin ada budaya kerja dan pola pikir baru di IKN.

"Bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan pemerintah telah memiliki payung hukum jelas untuk keberlanjutan IKN Nusantara yakni, UU Nomor 3 tahun 2022. Dia pun meminta semua pihak untuk tidak ragu dengan pembangunan IKN Nusantara.

"Ini juga (UU Nomor 3 tahun 2022) harus tau, itu telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," jelas Jokowi.

Disisi lain, Jokowi menuturkan IKN Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam.

Menurutnya, belum ada satu pun negara di dunia yang memakai konsep berbasis hutan dan alam.

"70 persen nanti area hijau, lahan yang digunakan untuk membangun IKN adalah hutan produksi, bukan hutan alam. Monokultur yang punya satu jenis pohon yaitu pohon ekualiptus yang setiap 6-7 tahun di tebang," tutur dia.

"Ini yang ingin dikembalikan jadi hutan heterogen yang diharapkan menjadi hutan hujan tropis lagi di Kalimantan," sambung Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya