Baliho Jokowi Bertuliskan '2024 Jatahnya Pak Prabowo' Bertebaran di Lampung

Liputan6.com, Jakarta - Baliho berukuran jumbo bergambar Prabowo dan Jokowi terpampang di beberapa titik di Kota Bandar Lampung. Dalam baliho tersebut ada tulisan "2024 Jatahnya Pak Prabowo" dan "Prabowo Calon Presiden RI 2024-2029". Lokasi baliho tersebut tersebar di beberapa titik jalan protokol, antara lain di jalan Raden Inten, Jalan Kartini, dan Jalan Wolter Mongisidi,.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Iskardi Panggar memastikan pemasangan baliho Prabowo tersebut bukan bentuk pelanggaran, dan hanya sosialisasi.

"Yang penting tidak melanggar perda, karena itu bentuknya masih sosialisasi," katanya, sambil menyebutkan bahwa baliho capres lainnya juga banyak bertebaran, termasuk baliho Anies Baswedan.

"Kan ada Pak Anies Baswedan juga terus ada Pak Ganjar Pranowo. Karena pemasangan baliho itu juga kan berbayar, kemudian belum ada nomor urutnya juga," katanya.

Sementara itu, hasil kajian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menyebutkan, hasil serangkaian survei SMRC pada pemilih kritis sejak Juni 2021 sampai Mei 2023 menunjukkan pola hubungan antara kinerja Jokowi dan elektabilitas Prabowo mengalami perubahan sejak November 2022.

Pada periode Juni 2021-Oktober 2022, kinerja Jokowi berkorelasi negatif dengan elektabilitas Prabowo. Namun setelah itu, dalam periode November 2022 – Mei 2023, korelasinya berubah menjadi positif.

"Prabowo terlihat mendapat insentif elektoral atas positifnya penilaian publik terhadap kinerja Jokowi sejak November 2022," kata Deni, beberapa waktu lalu.

Deni menjelaskan perubahan ini terjadi seiring dengan beberapa peristiwa kedekatan Jokowi dengan Prabowo, antara lain adanya pernyataan Jokowi bahwa presiden selanjutnya adalah giliran Prabowo, pernyataan Jokowi tentang perlunya pemimpin yang berani, pertemuan Prabowo dengan Gibran, relawan Jokowi yang mengusulkan Prabowo selain Ganjar, agresifitas Prabowo bersama Jokowi seperti menanam mangrove yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Departemen Pertahanan, dan lain-lain.

"Itu semua terjadi memasuki 2023 sampai sekarang," jelas Deni.