Disparbud Kabupaten Bandung Adakan Bimtek Sertifikasi untuk 50 Penari, Buat Apa?

Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 50 penari berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Bandung mengikuti bimbingan teknis uji kompetensi yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Kabupaten Bandung, Kamis, 7 Maret 2024.

Program persiapan yang digelar di Grand Pasundan Convention Hotel, Kota Bandung ini diniatkan sebagai persiapan awal sebelum para penari itu mengikuti sertifikasi penari.

Sertifikasi keahlian di bidang seni-budaya diakui jadi bagian krusial bagi kerja para seniman. Nantinya, sertifikat penari diyakini bakal jadi bekal di mata masyarakat. Selain itu juga menjadi bukti bahwa penari yang bersangkutan punya keahlian yang teruji secara profesional.

Dengan begitu, diharapkan penari bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas. Lebih lanjut, peluang profesi pun kian terbuka, hingga bisa berkiprah di kancah daerah, nasional, sampai lingkup internasional.

Kepala Bidang (Kabid) Disbudpar Kabupaten Bandung, Nenden Siti Nurlaela mengakui, hingga kini pihaknya belum menentukan jadwal pasti serta materi yang rampung terkait sertifikasi tersebut. Menurutnya, Disbudpar masih merancang jadwal dan materi sertifikasi.

Janjinya, lanjut Nenden, 50 penari yang telah mengikuti pembekalan akan diutamakan untuk mengikuti program sertifikasi ke depan. "Mudah-mudahan secepatnya, dan yang ikut saat ini akan diutamakan," katanya.

Nenden menggantung harap, program ini jadi wujud peran aktif Disbudpar kepada para seniman Kabupaten Bandung agar bisa mengangkat harkat dan kelayakan para peserta sebagai pelaku seni.

"Agar tak ada lagi sebutan penari proposal, tetapi penari profesional," katanya.

Rektor ISBI Bandung, Een Herdiani, menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis tersebut. Ia nantinya akan jadi salah seorang penilai atau asesor sertifikasi penari di Kabupaten Bandung.

Een beranggapan, sertifikasi bisa jadi peluang bagi para penari untuk menaikkan pendapatan lewat peningkatan profesionalalitas. Meski, katanya, hingga kini kondisi demikian tampak masih sulit tercapai.

"Jadi, sasarannya agar mereka bisa meningkatkan profesionalisme sehingga akan berimbas pada pendapatan mereka walaupun nyatanya di lapangan belum," katanya.

Agar kemungkinannya makin lebar, pemerintah daerah disarankan mengambil peran sebagai pendorong melalui kebijakan. Een mencontohkan, sertifikat penari bisa dijadikan syarat bagi seorang seniman yang hendak terlibat di acara-acara pemerintahan.

Dengan kata lain, sangat mungkin terkondisikan bahwa hanya penari yang bersertifikat yang punya kesempatan lebih untuk menari di acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah.

"Mungkin nanti pemda memberikan kebijakan bahwa yang menari di level nasional atau kabupaten harus memiliki sertifikat. Itu akan menjadi benefit untuk mereka," kata Een.

Kepemilikan sertifikat penari pun, lanjut Een, bisa saja difungsikan sebagai salah satu pembeda besaran tingkat bayaran.

"Apalagi kalau berangkat ke internasional, ini sudah diberlakukan. Ketika mereka ditugaskan atau diundang menari di luar negeri, kalau tidak punya sertifikat itu akan lain penghargaannya. Kalau di luar negeri sudah ada rate-nya bagi mereka yang punya sertifikat, kalau di kita belum," katanya.

Dengan begitu, penari yang bersertifikat dan tidak bersertifikat mungkin akan memperoleh pendapatan yang berbeda. Diandaikan, penari bersertifikat bisa mendapat bayaran yang lebih tinggi daripada penari yang tidak bersertifikat.

"Harapannya, pemda segera melaksanakan sertifikasi ini karena takutnya lupa. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, atau paling tidak tahun ini, khawatirnya lupa lagi hal yang sudah disampaikan," kata Een.

Dia juga mengharapkan nantinya akan muncul kebijakan dari pemda untuk lebih menghargai seniman-seniman yang sudah memiliki sertifikat. Seperti tadi, apakah ada event yang mensyaratkan keterlibatan seniman bersertifikat. Itu adalah kebijakan luar biasa yang bisa menghargai seniman yang telah bersertifikat," tandasnya.