Pertebal Keamanan, Polda Sumsel Petakan Potensi Konflik di Pilkada Serentak 2024

Liputan6.com, Palembang - Keamanan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang juga digelar di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel), sudah dipastikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.

Tak hanya di perkotaan, Polda Sumsel juga mempertebal keamanan hingga ke wilayah pelosok, dari masa tenang, tahapan Pilkada serentak hingga setelah pencoblosan.

Untuk memperkuat keamanan di 17 kabupaten/kota di Sumsel selama masa Pilkada serentak 2024, Polda Sumsel berkolaborasi dengan TNI rutin menggelar patroli skala besar di tiap daerah.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi mengatakan, ada beberapa antisipasi yang sudah disiapkan untuk mengatasi potensi konflik di tengah masyarakat.

Saat masa tenang, Kapolda Sumsel sudah mengimbau ke seluruh tim pemenangan dari pasangan calon (paslon) di 17 kabupaten/kota, untuk menjaga situasi kondusif dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

“Dia juga sudah menegaskan agar tidak ada lagi kampanye terselubung, baik sebagai bentuk dukungan atau gerakan dari bawah agar tidak menimbulkan konflik. Karena masa kampanye dan masa tenang sudah lewat juga.

“Kita sudah memetakan wilayah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik,” ujar jenderal bintang dua ini,” Selasa (26/11/2024).

Beberapa potensi konflik di Pilkada serentak 2024 di Sumsel seperti, potensi hasil hitung suara yang ditolak, calon yang merasa tidak terpilih merasa dicurangi juga tak lepas dari pengamatan mereka.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut meminta, seluruh leading sektor ikut mengawasi bersama. Karena hasil Pilkada 2024 harus dilakukan sanggahan melalui proses hukum yang berlaku.

"Silakan diproses secara hukum, karena ada aturannya misalnya kalau tak puas bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan dengan berbuat anarkis, atau pidana. Tapi kalau sampai terjadi kalau perlu calonnya kita libatkan. Tapi mudah mudahan tidak terjadi,” ungkapnya.

Dia sudah berkomunikasi intensif dengan dengan Panglima Kodam II/SWJ dan pihak terkait, untuk menjaga Sumsel tetap kondusif selama masa Pilkada Sumsel 2024. Yakni sebelum dan saat pencoblosan, hingga masa perhitungan suara dan sampai putusan terpilih dan tidak terpilih.

"Sekali saya katakan penyelenggara pilkada ini adalah kita semua. Tapi secara teknis ada KPU. Demikian juga pengawas pilkada adalah kita semua, meskipun secara teknis ada Bawaslu. Jadi kalau ada pelanggaran buktikan, pasti diproses,"ujarnya.

Tahapan pengamanan dan pengawalan dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2024 sampai 1 Desember 2024 mendatang. Ia mengapresiasi seluruh personel atas pelaksanaan tugas pengamanan pada tahap kampanye.

Irjen Pol Andi juga berharap dapat ditingkatkan pada pengamanan tahap berikutnya yakni tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang sangat menentukan dan sangat berpotensi terjadi gangguan kamtibmas.

"Sejauh ini kita telah melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan dengan baik, dengan hasil terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif selama pelaksanaan kampanye tersebut,” ucapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Andi, dapat terwujud berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh personel Polda Sumsel dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI M Naudi Nurdika berkata, Pilkada adalah momen penting yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Melalui Pilkada Sumsel tersebut, semua berharap akan mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang benar-benar amanah.

"Kita berharap bahwa Pilkada serentak harus berjalan dengan aman damai lancar sukses. Ini butuh kerja sama kita semua. Doa bersama yang akan kita lakukan ini adalah merupakan bentuk ikhtiar batin kita, yang sudah menjalani tahapan-tahapan Pilkada,” katanya.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Kurniawan, pentingnya pengawasan ketat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Bawaslu Sumsel juga sudah menyusun langkah-langkah antisipatif, mulai dari pemetaan daerah rawan hingga pengawasan ketat di setiap kabupaten/kota di Sumsel.

“Pencegahan terhadap pelanggaran akan terus ditingkatkan melalui program patroli pengawasan selama masa tenang, pemungutan suara hingga rekapitulasi," ungkapnya.

Untuk pemetaan TPS rawan berdasarkan pada riwayat pelanggaran, yang terjadi pada Pemilu 2019, Pilkada 2020 hingga persiapan Pilkada 2024.

Sebelum masa tenang dimulai, Bawasly Sumsel sudah memastikan seluruh jajaran bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjalani pelatihan dan koordinasi intensif. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut menjadi kunci keberhasilan pengawasan.

“Kami mengidentifikasi beberapa TPS yang berpotensi rawan berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan hal ini akan menjadi fokus pengawasan kami,” ujarnya.

Bawaslu Sumsel juga sudah menerima laporan indikasi pelanggaran yang tersebar di berbagai wilayah di Sumsel. Namun hingga kini, situasi di wilayah Sumsel masih terbilang kondusif.

Terutama memperketat pengawasan untuk mencegah pelanggaran, termasuk politik uang, penyebaran isu SARA dan keterlibatan ASN dalam mendukung pasangan calon tertentu.