Soal Program MBG, Guru Besar UGM Sebut Perlu Ada Standarisasi Nasional

Liputan6.com, Yogyakarta - Masyarakat merespons program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di hampir seluruh Indonesia mulai dari yang mengkritik hingga memuji. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Eni Harmayani, mengatakan perlunya indikator keberhasilan dalam program MBG ini.

Ia mengatakan usai berjalan 2 minggu ini mulai terlihat berbagai persoalan di lapangan. Sehingga, program ini perlu dikaji lebih dalam mengenai jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak terjadi food waste. “Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standarisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni, Senin (20/1/2025).

Eni mengatakan penting memantau indikator keberhasilan dan standarisasi nasional program MBG ini dengan adanya kolaborasi berbagai pihak agar hasilnya maksimal. Mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, dan pemerintah daerah setempat. “Program ini perlu adanya indikator keberhasilan yang melibatkan sekolah karena lingkupnya yang kecil sehingga proses pemantauan pun lebih terjaga dan bisa melibatkan orang tua yang lebih mengerti anaknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Eni mengatakan pengelolaan dapur umum program MGB harus profesional untuk meminimalkan kendala seperti apakah makanan yang disajikan masih layak makan, proses persiapan atau penyiapan makanan, dan kebersihan dari dapur itu sendiri. Oleh karena itulah pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak tentang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. “Perlu adanya edukasi tentang bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi”, tambahnya.

Menurut Eni nantinya program ini mampu menjadi program yang terencana baik itu kondisi makanan, teknis produksi sampai indikator keberhasilannya sehingga bisa diukur dengan baik. Sebab, program MBG merupakan salah satu program yang positif yang mana perlu dilakukan karena ada urgensi untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. “Apabila program ini tidak terencana dengan baik maka keefektifan dan keberlanjutannya pun dipertanyakan,” ujarnya.