Liputan6.com, Lampung - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung, Senin (17/2/2025). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi ini berlangsung sejak siang hari, dengan massa membawa berbagai atribut seperti bendera, spanduk, dan banner bertuliskan "Pendidikan Jadi Taruhan," "Indonesia Cemas," "Darurat Pendidikan," serta "Alerta! Alerta!"
Sesampainya di halaman kantor Pemerintah Provinsi Lampung sekitar pukul 12.00 WIB, mahasiswa mendapati gerbang kantor telah dipasangi pagar kawat berduri. Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga untuk mengamankan jalannya aksi.
Advertisement
"Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi, tapi kenapa harus diadang dengan kawat berduri?" ujar salah seorang orator dari atas mobil komando.
Meski dihadang, aksi demonstrasi tetap berlanjut. Mahasiswa bahkan berhasil merobohkan sebagian pagar kawat berduri, meski masih tersisa dua lapis lagi yang menghalangi mereka.
Sementara itu, Humas DPRD Lampung menyatakan bahwa tidak ada perwakilan fraksi yang hadir untuk menemui mahasiswa. Pihaknya hanya bertugas memfasilitasi aksi agar berlangsung kondusif.
Melalui akun Instagram resminya, BEM Universitas Lampung (Unila) mengungkapkan bahwa ada tiga tuntutan utama dalam aksi ini:
• Menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
• Meminta Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi kinerja aparat dalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tersebut.
• Mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung segera menyelesaikan masalah sampah, banjir, dan infrastruktur yang dinilai semakin memburuk.