Makan Bergizi Gratis atau Pendidikan Gratis Berkualitas, Mana yang Lebih Penting di Papua?

Liputan6.com, Jakarta - Video para pelajar diamankan polisi saat hendak melakukan aksi menolak program Makan Bergizi Gratis diunggah banyak akun dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak seorang pelajar diinjak oleh seseorang berseragan ASN. 

"Ada SMP, yang SMP coba angkat tangan," kata pria tersebut.

Seorang pelajar kemudian angkat tangan, dan pria berseragam ASN itu lalu menghampirinya dan menginjaknya sambil berkata, "Kau SMP? Kau datang bawa aspirasi? Kau belajar yang baik e, kamu masih kecil ini masih ingusan."

Video itu sontak mengundang banyak komentar warganet. 

"Buat apa blajar jika jadi ASN begitu dengan cara kaki melayang ke badan," kata seorang warganet.

"Negara apa ini," kata warganet yang lain.

Sebelumnya, polisi mengamankan para pelajar di Kabupaten Nabire, Papua, yang hendak melakukan aksi menolak program Makan Bergizi Gratis dan lebih menuntut pendidikan gratis berkualitas di Papua, Senin (17/2/2025). Mereka diamankan di dua lokasi berbeda yaitu pertigaan Kampung Harapan, Kelurahan Karang Tumaritis dan Kota Baru, Kelurahan Oyehe.

Para pelajar yang diamankan berjumlah 108 orang dari berbagai jenjang, bahkan ada yang dari SMP. Rombongan pertama diangkut menggunakan mobil operasional polisi, kemudian rombongan berikutnya berjalan kaki dikawal polisi sampai ke halaman Polres Nabire.

Sesampainya di Mapolres Nabire, para pelajar mendapat arahan dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, dan Kepala Bidang SMA/SMK, tentang tujuan program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, akademisi Universitas Cendrawasih (Uncen) Prof Avelinus Lefaan, saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Selasa (18/2/2025) mengatakan, untuk Papua, makan bergizi gratis dan pendidikan gratis sama pentingnya. 

"Dua-duanya penting karena ada hubungan yang signifikan, jika gizi baik maka tingkat kesehatan baik, maka kualitas pendidikan juga tinggi. Jadi sangat berkaitan erat," katanya.

Prof Ave menjelaskan, jika pemerintah benar-benar ingin memajukan kualitas kesejahteraan bangsa, jangan membuat program yang 'pincang', satu program dibuat maka program lainnya pun harus mendukung.

"Di Papua masih dibutuhkan pemerataan. Kalau alasan pemerintah mengapa hanya makan bergizi gratis, untuk memperkecil stunting dan kekurangan gizi, maka apakah semua wilayah di Indonesia harus dapat makan bergizi gratis? Lalu apa kriteria wilayah satu dapat makan bergizi gratis dan wilayah lainnya tidak dapat? Ini harus dijelaskan. Kalau di Papua hampir semua wilayah harus dapat, tapi apa biayanya cukup?" katanya.

Prof Ave sendiri mengaku setuju dengan Inpres Efisiensi Anggaran yang diberlakukan pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya saja lebih baik penghematan anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal, salah satunya Papua, yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan penunjang pendidikan agar lebih berkualitas. 

Hal lain diungkakan Pengamat Pendidikan Doni Koesoema. Saat dihubungi Tim Regional Liputan6.com mengatakan, Doni mengatakan, pendidikan gratis di Papua menjadi lebih penting ketimbang makan bergizi gratis.

"Lebih urgent pendidikan yang disediakan oleh negara, bisa diakses semua warga negara demi kepentingan jangka panjang," katanya.

Soal pelajar yang turun ke jalan menuntut pendidikan gratis, kata Doni, itu adalah hak konstitusi yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh dilarang. Mengingat pendidikan adalah hak warga negara dan pemerintah perlu memenuhi hak-hak konstitusional tersebut. Karena itu, bagi Doni, tuntutan warga negara seperti ini adalah hal yang wajar saja.