Kader IMM Pohuwato Ajukan Mosi Tidak Percaya ke DPD IMM Gorontalo

Liputan6.com, Gorontalo - Sejumlah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pohuwato mengajukan surat terbuka serta petisi mosi tidak percaya terhadap keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Provinsi Gorontalo yang dinilai sepihak.

Para kader menilai kebijakan DPD IMM Gorontalo dalam menangani persoalan internal IMM Pohuwato diambil secara tergesa-gesa tanpa melalui musyawarah yang matang.

Salah satu poin utama dalam mosi tidak percaya ini adalah keputusan DPD IMM Gorontalo yang mengambil alih kepemimpinan IMM Cabang Pohuwato tanpa batas waktu yang jelas.

Bendahara Umum IMM Cabang Pohuwato, Yulan G. Bula, menyampaikan bahwa keputusan DPD IMM Gorontalo untuk mengambil alih kepemimpinan cabang dianggap tidak objektif dan lebih berpihak pada kelompok tertentu.

“Kami merasa keputusan ini diambil tanpa kajian mendalam serta tidak melibatkan kedua belah pihak dalam diskusi yang seharusnya bersifat musyawarah,” ujar Yulan.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh sejumlah kader IMM Pohuwato, mereka menyampaikan kritik terhadap DPD IMM Gorontalo yang dinilai bertindak secara otoriter dalam mengambil keputusan.

Selain itu, mereka menegaskan bahwa tuduhan terkait konflik internal di IMM Pohuwato tidak berdasar.

Terkait tuduhan bahwa kepemimpinan cabang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, Yulan menjelaskan bahwa kepengurusan IMM Pohuwato baru saja merencanakan pelantikan setelah Surat Keputusan (SK) Cabang diterbitkan beberapa minggu lalu.

“Menurut aturan organisasi, pengurus hanya dapat diganti apabila tidak aktif selama lebih dari empat bulan setelah SK diterbitkan,” jelasnya.

Ia juga membantah tuduhan bahwa Ketua Umum IMM Pohuwato sering menggelar demonstrasi tanpa kajian yang matang. Menurutnya, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.

Mosi tidak percaya yang diajukan sejumlah kader IMM Pohuwato menjadi dasar bagi DPD IMM Gorontalo untuk mengeluarkan SK Nomor: 017/A-1/XXIX/2025.

SK tersebut menetapkan pengalihan kepemimpinan sementara dari Ketua Umum IMM Pohuwato kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Wirausaha DPD IMM Provinsi Gorontalo.

Keputusan ini menuai protes dari kader IMM Pohuwato yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah politis untuk membungkam kritik.

Ketua Umum IMM Pohuwato, Aswad Lihawa, disebut dikarateker setelah mengkritik masalah lingkungan di Kabupaten Pohuwato, termasuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

“Kami menilai keputusan ini tidak hanya merugikan IMM Pohuwato, tetapi juga mencederai prinsip musyawarah yang menjadi dasar organisasi,” kata Yulan.

Para kader IMM Pohuwato berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM dapat mengevaluasi kinerja DPD IMM Gorontalo yang dinilai kurang transparan dalam mengambil keputusan. Mereka meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi.

“Kami menginginkan keputusan yang lebih adil, berbasis musyawarah, serta tidak merugikan IMM Pohuwato dalam menjalankan program dan kaderisasi di daerah,” pungkas Yulan.

Dengan adanya mosi tidak percaya ini, para kader IMM Pohuwato menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan.

Simak juga video pilihan berikut:

Ketua Umum DPD IMM Gorontalo, Muh. Arif Bina, menegaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan tindak lanjut dari surat yang masuk dan telah melalui proses Rapat Pleno pimpinan. Ia memastikan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak dilakukan secara mendadak, melainkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Keabsahan SK dan Kewenangan DPD IMM Gorontalo DPD IMM Gorontalo menjelaskan bahwa sejumlah pihak yang menandatangani mosi tidak percaya bukanlah Ketua Komisariat yang sah.

"Mengingat tidak adanya Ketua Komisariat yang memiliki SK resmi, DPD tetap mempertimbangkan surat tersebut sebagai bahan dalam pengambilan keputusan," kata Arif dalam sebuh rilis.

Terkait anggapan bahwa SK DPD tumpang tindih dengan SK Cabang yang telah diterbitkan sebelumnya, DPD IMM Gorontalo menegaskan bahwa sebagai otoritas penerbit SK Cabang, mereka memiliki kewenangan penuh untuk merevisi atau membatalkan keputusan sesuai aturan yang berlaku.

Proses Rapat Pleno dan Kuorum Keputusan Menanggapi pernyataan bahwa rapat pleno tidak dihadiri oleh sebagian pengurus DPD, pihak DPD IMM Gorontalo menegaskan bahwa undangan telah disampaikan kepada seluruh unsur pimpinan.

"Mereka juga menekankan bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kuorum tidak bergantung pada jumlah pengurus yang hadir, tetapi pada kehadiran mereka yang telah menerima undangan resmi," tulisnya.

DPD IMM Gorontalo Hargai Sikap Kritis Kader Meskipun menghadapi gelombang protes dari sejumlah kader IMM Pohuwato, DPD IMM Gorontalo menegaskan bahwa keputusan yang diambil tetap sah dan mengikat. Mereka memahami bahwa dalam setiap kebijakan akan selalu ada pihak yang tidak sepakat, namun keputusan ini diambil demi keberlangsungan organisasi.

Polemik ini mencerminkan adanya sikap kritis di kalangan kader IMM Pohuwato. Namun, DPD IMM Gorontalo menilai bahwa ada kekurangan dalam memahami konteks permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka mengajak seluruh kader untuk lebih cermat dalam menganalisis situasi dan membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bersama.