Dirut Indofarma Sebut Tarif Tes PCR Masih Bisa Turun Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Indofarma Tbk (INAF), Arief Pramuhanto mengungkapkan harga untuk tes PCR masih memiliki celah untuk turun. Hal itu dapat dilakukan melalui efisiensi, utamanya dari sisi overhead cost.

Secara garis besar, Arief menuturkan ada komponen biaya untuk tes PCR. Yakni biaya tenaga kesehatan (nakes) dan alat pelindung diri (APD), overhead cost, dan reagen. Reagen sendiri terdiri dari dua jenis yakni reagen reaksi dan reagen Viral Transport Medium (VTM).

"Komponen yang fix itu nakes dan APD. Mungkin yang kita bisa lakukan efisiensi itu di overhead cost, kalau bisa harga dari reagen itu juga bisa turun,” kata dia dalam Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

"Ini akan kami olah bersama bagaimana mengelola agar sebisa mungkin PCR di bawah Rp 200 ribu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan hal serupa. Ia memastikan harga tes PCR masih bisa turun, tetapi Honesti belum bisa mengungkapkan berapa persen efisiensi yang bisa dilakukan. 

"Masih ada celah untuk turun, cuma berapa persennya kami masih butuh exercise karena akan menyangkut kapasitas produksi kami. Kami akan berusaha exercise," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMN Farmasi pada Selasa, 9 November 2021. Alhasil, Komisi VI mendorong BUMN untuk bisa menghadirkan tarif tes PCR yang murah.

Adapun posisi harga ditetapkan pemerintah saat ini berkisar Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp300 ribu untuk di luar pulau Jawa dan Bali.

"Ini supaya dapat menggerakan aktivitas ekonomi di bidang transportasi, akomodasi dan pariwisata serta aktivitas lainnya," tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima saat membacakan hasil keputusan rapat bersama dengan BUMN Kesehatan, Selasa, 9 November 2021.

Tak hanya itu, Komisi VI juga mendorong agar BUMN sektor kesehatan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan kebutuhan riil jumlah vaksin yang dibutuhkan. Serta tepat distribusi sehingga dapat mendukung target vaksinasi untuk masyarakat yang masuk kriteria wajib vaksinasi.

"Kami mendorong PT Bio Farma, Kimia Farma dan seluruh BUMN juga dapat melakukan program vaksinasi gratis dan gerai PCR di seluruh jaringan apotik dan kliniknya untuk mempercepat program vaksinasi nasional dan menuntaskan pandemi Covid-19," kata dia.