Blue Bird Ingin Taksi Kebal Jalan Berbayar ERP

Liputan6.com, Jakarta - Emiten transportasi, PT Blue Bird Tbk (BIRD) berharap agar taksi tidak dikenakan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar. 

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Sigit Djokosoetono menuturkan, pihaknya berharap agar taksi tidak dikenakan tarif dalam penerapan kebijakan jalan berbayar. Menurut ia, taksi termasuk ke dalam kategori transportasi umum yang membantu mobilitas maupun kegiatan masyarakat.

"Kita harapkan ERP tidak dikenakan terhadap kendaraan taksi, karena itu termasuk kendaraan umum. Kita harapkan tidak dikenakan tarif yang sama dengan publik, bahkan digratiskan, karena kita dikatogorikan kendaraan umum," kata Sigit kepada awak media, Kamis (9/2/2023).

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi umum dalam menanggulangi jumlah kemacetan maupun penggunaan kendaraan pribadi.

"Tapi kita yakin pemerintah cukup bijak bisa membedakan kendaraan umum dan pribadi. Sehingga bisa refleksikan biaya yang lebih rendah untuk kendaraan umum. Karena program pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum cukup banyak untuk bus, taksi dan lainnya," kata dia.

Meski demikian, Blue Bird masih menunggu aturan pemerintah terkait kebijakan jalan berbayar ERP tersebut.

Di samping itu, hingga saat ini Blue Bird mengikuti aturan ganjil genap dari pemerintah. Dengan begitu, Blue Bird tetap jalan dengan bebas karena menggunakan plat kuning.

"Kalaupun dengan adanya ERP, berarti asumsinya ganjil genap tidak ada. Kami sebenarnya menunggu aturan pemerintah berapa biayanya," ujar dia.

Sebelumnya, PT Blue Bird Tbk (BIRD) membidik pertumbuhan pendapatan sekitar 20 persen-30 persen pada 2023. 

Direktur Blue Bird Irawaty Salim mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi dan belanja modal untuk merealisasikan target kinerja tersebut.

"Perseroan menargetkan adanya peningkatan pendapatan di kisaran 20 persen sampai 30 persen pada 2023," kata Direktur Blue Bird Irawaty Salim saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Minggu (8/1/2022).

Beberapa langkah yang akan ditempuh Blue Bird antara lain, melakukan peremajaan untuk armada-armada Perseroan untuk tetap dapat melayani customer secara prima, ekspansi penambahan armada dilakukan bedasarkan sebaran demand di masing-masing segmen bisnis Perseroan untuk menjaga tingkat utilisasi armada dilevel yang tinggi. 

Selain itu, optimalisasi kombinasi penggunaan internal kas dan pinjaman bank untuk kebutuhan ekspansi, dan terus menerus mencari opsi-opsi untuk bertumbuh, seperti peningkatan kualitas ekosistem bisnis BlueBird dan lainnya.

Dengan demikian, Blue Bird menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun pada 2023. 

Penggunaan belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk pembelian lebih dari 6000 armada guna meremajakan sekaligus menambah jumlah armada Blue Bird.

Sementara itu, di tengah pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Blue Bird akan leluasa melakukan ekspansi bisnis. Ancaman resesi global juga tidak akan menghalangi langkah Blue Bird dalam mengembangkan bisnis pada tahun ini.

Kemudian, Blue Bird juga selalu siap mendukung program atau keputusan dari pemerintah. Pada saat ini, Perseroan masih mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Namun, emiten berkode BIRD melihat pencabutan PPKM oleh pemerintah menjadi sinyal yang baik bagi perekonomian Indonesia pada 2023, di mana mobilisasi masyarakat berpotensi lebih tinggi.

"Perseroan akan tetap berfokus untuk melayani customer kami sesuai standar kualitas Perseroan yang baik, di mana mengutamakan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Lantas, seperti apa dampak kebijakan tersebut terhadap emiten transportasi?

PT Blue Bird Tbk (BIRD) menyatakan, pihaknya selalu siap mendukung program atau keputusan dari pemerintah. Pada saat ini, Perseroan masih mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Namun, emiten berkode BIRD melihat pencabutan PPKM oleh pemerintah menjadi sinyal yang baik bagi perekonomian Indonesia pada 2023, di mana mobilisasi masyarakat berpotensi lebih tinggi.

"Perseroan akan tetap berfokus untuk melayani customer kami sesuai standar kualitas Perseroan yang baik, dimana mengutamakan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan," kata Direktur Blue Bird Irawaty Salim saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Minggu (8/1/2022).

Dengan demikian, Blue Bird akan leluasa melakukan ekspansi bisnis. Ancaman resesi global juga tidak akan menghalangi langkah Blue Bird dalam mengembangkan bisnis pada tahun ini

"Perseroan optimis masih akan dapat ekspansif dan bertumbuh dengan prinsip kehati-hatian dan terukur dalam setiap pengambilan keputusan belanja modal," kata dia.

Beberapa langkah yang akan ditempuh Blue Bird antara lain, melakukan peremajaan untuk armada-armada Perseroan untuk tetap dapat melayani customer secara prima, ekspansi penambahan armada dilakukan bedasarkan sebaran demand di masing-masing segmen bisnis Perseroan untuk menjaga tingkat utilisasi armada dilevel yang tinggi. 

Selain itu, optimalisasi kombinasi penggunaan internal kas dan pinjaman bank untuk kebutuhan ekspansi, dan terus menerus mencari opsi-opsi untuk bertumbuh, seperti peningkatan kualitas ekosistem bisnis BlueBird dan lainnya.

Blue Bird menyediakan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun pada 2023. Penggunaan belanja modal tersebut untuk pembelian lebih dari 6000 armada guna meremajakan sekaligus menambah jumlah armada Blue Bird.

Seiring dengan ekspansi tersebut, Blue Bird menargetkan pertumbuhan pendapatan di kisaran 20 persen-30 persen pada 2023.