LRT Jabodebek Resmi Beroperasi Mulai 28 Agustus 2023, Bagaimana Prospek Saham ADHI?

Liputan6.com, Jakarta - Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) terpantau bergerak di zona hijau pada perdagangan hari ini, Senin 28 Agustus 2023.

Hingga penutupan sesi I, saham ADHI ditutup naik 0,96 persen ke posisi 422. Kenaikan harga saham ADHI hari ini bertepatan dengan peresmian moda transportasi light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melansir data RTI, frekuensi perdagangan saham ADHI tercatat sebanyak 544 kali. Volume saham yang ditransaksikan yakni 2,84 juta lembar senilai Rp 1,2 miliar.

Dalam sepekan, harga saham ADHI turun 1,86 persen. Sedangkan dalam satu tahun terakhir saham ADHI terkoreksi 31,06 persen.

Dari sisi kinerja fundamental, Adhi Karya terbilang masih cukup baik dibandingkan beberapa emiten BUMN karya yang lain. Meski begitu, analis menyarankan untuk mencermati terlebih dahulu perkembangan fundamental perusahaan. Sebagai gambaran, Adhi Karya membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 0,45 persen menjadi Rp 6,36 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,33 triliun.

Dari raihan itu, perseroan membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 12,41 miliar. Besaran itu naik 21,31 persen dibandingkan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I tahun lalu sebesar Rp 10,23 miliar.

Pengamat pasar modal, Desmond Wira mengatakan, meski dari sisi pendapatan dan laba mengalami perbaikan, tetapi terdapat beberapa aspek lain yang berpotensi membebani kinerja perseroan.

"ADHI mencatat penurunan beban keuangan sebesar 18,43 persen menjadi Rp 358,33 miliar dari sebelumnya Rp 439,28 miliar. Sedangkan laba bersih cuma Rp 12,4 miliar. Beban utang masih cukup tinggi. Menurut saya masih akan membebani kinerja ADHI ke depannya," kata Desmond kepada Liputan6.com, Senin, 28 Agustus 2023.

Senada, Investment Analyst dari Infovesta Capital Advisory, Fajar Dwi Alfia menilai prospek BUMN Karya memang secara umum masih abu-abu. Hal itu seiring dengan permasalahan hutang yang menumpuk di BUMN Karya, termasuk juga ADHI. Meski diakui, posisi ADHI saat ini masih lebih baik dibandingkan dengan emiten BUMN karya lain seperti Wijaya Karya Tbk (Persero) Tbk (WIKA) atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).

"Salah satu sentimen positif adalah mengenai pemilu tahun depan, dan penurunan suku bunga acuan di tahun depan. Hal tersebut akan menimbulkan kepastian dari sisi usaha perseroan dan juga meringankan beban keuangan perseroan. Untuk saat ini rekomendasinya wait and see," tandas Fajar.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 18,8 triliun hingga Juli 2023. Raihan itu tumbuh sebesar 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 15,3 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Farid Budiyanto menjelaskan, kontribusi per lini bisnis perolehan kontrak baru hingga Juli 2023 didominasi oleh lini Engineering & Construction sebesar 92 persen, Properti sebesar 3 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

"Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek jalan dan jembatan sebesar 48 persen, Perkeretaapian 20 persen, Gedung 14 persen, Sumber Daya Air 9 persen, serta proyek Infrastruktur lainnya," beber Farid dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/8/2023).

Beberapa kontrak baru yang didapatkan ADHI hingga Juli 2023 antara lain proyek perkeretaapian North-South Commuter Railway CP S-03C di Filipina, Water Treatment Plant di Palembang, Pengaman Pantai Cilacap, dan Gedung Biofarma.

"Skema pembayaran proyek-proyek ADHI sebagian besar melalui progress payment sebesar 90 persen. Dengan mendapatkan pembayaran yang terjadwal, diharapkan dapat mengoptimalkan arus kas Perusahaan," imbuh Farid.

Untuk tahun ini, perseroan mematok target raihan kontrak sebesar Rp 27 triliun hingga akhir tahun, atau tumbuh sekitar 10-15 persen dibandingkan raihan kontrak pada 2022.

Dalam mencapai target kinerja itu, Adhi Karya menerapkan operational excellence untuk memaksimalkan produktivitas pada proyek-proyek on hand yang dimiliki. Selain itu ADHI bersikap prudent dalam pemilihan setiap proyek baru dan disiplin cashflow dengan penerapan skema pendanaan yang sesuai dengan profil proyek.

Sebelumnya, Anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yakni PT Dumai Tirta Persada (DTP) mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Fund sebesar Rp 325 miliar. Pinjaman tersebut diberikan untuk pengembangan proyek DTP.

Dikutip dari keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) ditulis Sabtu, (17/6/2023),  DTP dan pemberi pinjaman dalam hal ini PT PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Fund serta Adhi Karya menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka senior sebesar Rp 325 miliar pada 14 Juni 2023.

Pinjaman tersebut berjangka waktu 15 tahun yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan proyek yang dijalankan DTP. Anak usaha Adhi Karya tersebut mengembangkan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) SPAM Kota Dumai, sehingga DTP membutuhkan pendanaan yang bersumber dari ekuitas dan pinjaman senior.

Adapun DTP akan mendapatkan pinjaman dengan nilai pokok pinjaman maksimal Rp 325 miliar. Sedangkan Adhi Karya sebagai pemegang saham DTP akan berkontribusi secara ekuitas setidaknya Rp 74,35 miliar dengan rencana penyetoran memperhatikan rasio modal dan utang DTP.

Adapun Adhi Karya sebagai pemegang saham DTP sebesar 51 persen dan merujuk berdasarkan POJK 42/2020, DTP merupakan anak perusahaan yang terkendalikan baik secara langsung dan tidak langsung oleh perseroan sebagai pengendali. 

Adhi Karya juga memiliki perwakilan yang menjabat posisi direktur yang menjabat sebagai komisaris DTP dan pegawai perseroan yang ditempatkan sebagai anggota direksi DTP. Dengan demikian, perseroan dan DTP memiliki hubungan afiliasi dalam hubungan kepengurusan.