RI Masih Perlu Banyak SDM di Bidang Transportasi

Surabaya - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sumber daya manusia (SDM) untuk bidang transportasi di semua lini harus dipetakan. Hal tersebut juga dibutuhkan peran perguruan tinggi.

Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono menyampaikan hal itu saat seminar nasional (semnas) yang digelar LPPM dan Magister Teknik Sipil Universitas Narotama (Unnar), Surabaya.

Dalam seminar tersebut juga menyoroti minimnya SDM di bidang transportasi. Seminar bertema: Era Revolusi Industri 4.0: Inovasi Penelitian dalam Menunjang Kompetensi SDM Industri Infrastruktur itu menekankan bagaimana pemikiran dan inovasi akademisi, praktisi, operator, maupun birokrat melihat potensi yang harus dikembangkan di bidang transportasi.

"Ke depan nanti SDM untuk bidang transportasi di semua lini inginnya harus dipetakan. Tentunya itu tidak bisa terlepas dari peran perguruan tinggi, termasuk Universitas Narotama Surabaya yang wajib memiliki partisipasi aktif,” kata Agus, seperti dikutip dari laman suarasurabaya.net, Senin (15/7/2019).

Selain itu, sejumlah tantangan harus dihadapi oleh infrastruktur Indonesia. Misalkan, pelabuhan nasional yang ditantang untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dan bandara yang harus cepat diperbanyak demi mendukung konektivitas Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Tetapi jalan darat yaitu perkeretaapian dan jalan tol juga tidak bisa ditinggalkan untuk mempercepat konektivitas wilayah dan mencapai target travel time 2,2 jam per 100 km tersebut," tambah Agus.

Saat ini, Indonesia sudah ada di travel time 2,3 jam per 100 km yang terbantu sekali dengan ada jalan tol yag telah dibangun di banyak provinsi di Indonesia.

"Tetapi secara keseluruhan jumlahnya masih di bawah 20 persen yang menggunakan jalan tol. Padahal tarif tol Indonesia paling murah dibandingkan tarif di sejumlah negara lain yang ada. Tapi kita tidak bisa memaksa kendaraan terutama angkutan berat untuk lewat dan menggunakan jalan tol," ujar dia.

Sayangnya, Agus menuturkan, saat ini SDM masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya, sarjana yang lulus tidak banyak mendapatkan ilmu terapan, melainkan hanya ilmu akademik kampus dan tekanan untuk cepat lulus. "Maka dari itu jelas harapannya ke depan sekolah terapan harus dibuat," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bekerjasama dengan Polrestabes Kota Surabaya, dan Kejaksaan Pengadilan Negeri (PN) membuat sistem e-Tilang dengan memanfaatkan CCTV (closed circuit television).

Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan kota dan mendorong ketertiban pengendara lalu lintas. Kepala Dishub Surabaya, Irvan Wahyudarajat mengatakan, sejak 2017, sistem kerja e-Tilang yang dimiliki Dishub Surabaya mampu merekam secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

"Pelanggaran itu seperti melebihi stop line, melanggar traffic light, dan melanggar marka jalan," kata Irvan saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2019.

Dari data rekaman itu, kata Irvan, memunculkan informasi kendaraan, mulai dari plat nomor, warna kendaraan, hingga jenis kendaraan. Bahkan, kamera CCTV Dishub Surabaya ini juga dilengkapi dengan teknologi face recognition atau pengenal wajah.

"Untuk penindakan E-Tilang CCTV dilakukan bersama Polrestabes Kota Surabaya, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri secara on the spot, dengan jarak tertentu dari lokasi CCTV," ujar dia.

Ia menuturkan, awalnya CCTV e-Tilang yang dimiliki Dishub Surabaya hanya terletak pada empat titik lokasi, yakni simpang Darmo al Falah (arah masuk kota), Darmo al Falah (arah luar kota), Jalan Mustopo-Dharmawangsa (dari arah barat), dan Jalan Kertajaya - Dharmawangsa (dari arah Selatan). Namun, seiring berjalannya waktu dan kebutuhan, kini CCTV e-Tilang telah tersebar pada 23 simpang di jalanan Surabaya.

"CCTV yang dimiliki oleh Dishub Surabaya berjumlah 640 dengan dua kualifikasi, yakni CCTV Pemantauan (surveillance) dan CCTV E-Police," tutur dia.

Irvan mengungkapkan, CCTV yang berfungsi untuk pemantauan (surveillance) berjumlah 612 yang tersebar di beberapa titik lalu lintas dan objek vital di Surabaya. Sedangkan CCTV E-Police berjumlah 28. Dengan rincian, khusus e-Tilang berjumlah 23 dan speed camera lima. Bahkan pada 2019, Dishub Surabaya berencana menambah jumlah CCTV tersebut.

“Rencananya 135 CCTV surveillance berkemampuan face recognition, 20 E-Tilang dan lima speed camera melalui E-Katalog. Untuk titik lokasinya, sedang kami koordinasikan dengan pihak Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” ungkapnya.

Selain memasang CCTV di beberapa ruas jalan atau traffic light, mata kamera itu juga terpasang di tempat-tempat umum atau pusat keramaian di Surabaya. Seperti taman kota, tempat ibadah, sekolah, kampus, rumah pompa, hingga kantor pemerintahan. Namun, mata kamera yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya itu hanya fokus pada tujuan fungsi untuk antisipasi keamanan atau pemantauan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkominfo Surabaya, M Fikser menyampaikan, CCTV yang dikelola Dinkominfo saat ini berjumlah 617 buah. Rinciannya, sebanyak 231 CCTV terdapat di tempat umum atau pusat keramaian, rumah pompa berjumlah 106, Kantor Kecamatan 31, Kantor Kelurahan 154, Gedung Siola 18, Gedung Jimerto 47 dan Gedung Balai Kota 30.

"Tahun ini kami juga berencana menambah jumlah CCTV untuk daerah-daerah yang dinilai sepi dan rawan, saat ini masih kita koordinasikan untuk menetukan titik lokasinya," kata Fikser.

Menariknya, CCTV yang dikelola Dishub dan Dinkominfo Surabaya ini telah terkoneksi dengan Command Center 112 Siola, Command Center Polrestabes Surabaya dan Command Center Polres Pelabuhan Tanjung Perak.