Menristekdikti: Teknologi Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyatakan, pengembangan teknologi perlu terus dilakukan untuk membantu pembangunan Indonesia.

Mohammad Nasir menyampaikan hal itu, saat membuka acara Kontes Robot Terbang Indonesia Tingkat Nasional (KRTI) 2019, di Halaman Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Jalan Lidah Wetan Surabaya, Selasa, 1 Oktober 2019.

Nasir menuturkan, dengan ada kontes robot terbang pada 2019, diharapkan bisa menghasilkan inventor baru di dalam masalah robot terbang. "Teknologi ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekenomi Indonesia di masa depan," ujar dia, ditulis Rabu (2/10/2019).

Nasir menuturkan, apa hubungannya robot terbang dengan ekonomi? Dia memberikan contoh pertama, untuk di daerah perkebunan, bagaimana mengawasi perkebunan dengan baik, tidak perlu memantau di darat.

Kedua, masalah keamanan, robot terbang mampu mengamankan negara Indonesia dari segala serangan. "Ini menjadi sangat penting untuk kita dorong," kata dia.

Ketiga, masalah penanggulangan bencana alam yaitu banjir, asap kebakaran maupun gempa bumi. "Hanya pesawat tanpa awak yang bisa mendeteksi lokasi - lokasi terjadi bencana," ucapnya.

Disinggung mengenai kerja sama dengan negara apa saja? Nasir menjawab, pesawat tanpa awak kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika, Jerman dan Australia.

"Di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kami juga ada pesawat tanpa awak, kami kerja sama dengan Amerika," tutur dia.

Nasir menegaskan, pengembangan teknologi ini harus dikembangkan secara terus menerus. Sekarang mampu membuat pesawat tanpa awak jarak tempuhnya 250 kilo, cukup panjang, namun pihaknya hanya menginginkan jarak tempuh 500 hingga 1000.

"Teknologi ini perlu investasi besar, karena kameranya harus mampu dan handal, karena ini menjadi sangat penting, supaya bisa memantau Indonesia dengan cepat," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menekankan pentingnya bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk terus berinovasi. Sehingga, riset yang dilakukan juga harus menghasilkan hal baru yang bisa digunakan oleh dunia usaha.

“Riset yang selama ini hanya menghasilkan publikasi saja. Kalau publikasi nanti berakhirnya di perpustakaan. Bagaimana riset itu bisa menghasilkan suatu inovasi, dan bisa bermanfaat kepada dunia usaha dan industri,” tutur Nasir di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurutnya, perguruan tinggi harus mendesain kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini agar sumber daya manusia (SDM) yang nanti dihasilkan memang yang benar-benar dibutuhkan oleh industri.

Sebab, kenyataannya banyak dari lulusan yang pada akhirnya bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya.

“Karena dia (industri) akan sebagai user nantinya. Jangan sampai perguruan tinggi mendesain kurikulum atas dasar keinginan sendiri. Harus berkolaborasi dengan industri,” tukasnya.

“Oleh karena itu kurikulum harus dibangun dengan industri. Pendidikan tinggi yang ada itu dalam hal ini harus nyambung apa yang dilakukan antara industri itu. Harmonisasi kurikulum,” lanjut Nasir.

Selain itu, Nasir juga menekankan pentingnya pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebab, potensi dari daerah bisa didorong dengan adanya SDM yang sesuai dan memadai.

“Tidak boleh lagi perguruan tinggi itu hanya meluluskan seorang sarjana atau seorang tenaga ahli saja, tapi ternyata tidak dipakai oleh industri. Ini menjadi hal yang sangat penting,” ujar Nasir.

Karenanya, Nasir berharap agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa diubah. Sebab, ia merasa peraturan itu bermasalah bagi kabupaten kota yang ingin menyelenggarakan pendidikan vokasi.

“Undang-undang di sana itu mengamanatkan untuk pendidikan dasar dan menengah itu tugasnya di daerah, sementara pendidikan tinggi di pusat. Di sisi yang lain, oleh karena kabupaten kota di Indonesia banyak yang punya potensi kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi,”

“Tapi karena peraturan dan perundan-undangan itu yang menyebabkan tidak bisa,” ia mengakhiri.