Jelang Demo Tolak Omnibus Law, Personel Gabungan Siaga di Depan Pabrik

Liputan6.com, Surabaya - Personel gabungan TNI - Polri nampak bersiaga di depan sejumlah pabrik di wilayah Waru Sidoarjo, Jawa Timur, menjelang aksi demo oleh sejumlah serikat pekerja yang menolak Rancangan Undang - Undang (RUU) Omnibus Law, Rabu (11/3/2020). 

Dari pantauan di lokasi, personel gabungan juga bersiaga di sekitaran bunderan Waru Sidoarjo. Sejumlah demonstran tertahan di depan pabrik di Jalan Bungurasih dan di beberapa Warung Kopi (Warkop) di belakang mal Cito Surabaya. 

Sebelumnya, sempat dikabarkan terjadi kemacetan di daerah ini. Akan tetapi, sampai saat ini lalu lintas masih terpantau cukup lancar.  Rencananya, ribuan massa aksi dari unsur buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan tolak Omnibus Law Jatim atau Getol Jatim akan menggelar aksi di Slsekitaran Bunderan Waru, siang ini. 

Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jatim sebelumnya mengatakan, dua polres yaitu Sidoarjo dan Surabaya akan dikerahkan untuk mengamankan aksi. Personel dari polda jatim juga akan diperbantukan di sekitaran lokasi. 

Belum jelas, apakah nanti para massa aksi yang direncanakan berkumpul di sekitaran Bunderan Waru akan bergerak ke kantor pemerintahan seperti Gedung Negara Grahadi dan kantor DPRD Jatim. 

Abdul Wachid direktur LBH Surabaya, salah satu unsur massa aksi mengatakan, titik aksi menolak Omnibus law ini memang akan dipusatkan di sekitaran Bundaran Waru.

Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat massa aksi di sekitar lokasi Bunderan Waru.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) akan mengerahkan pasukan asmaul husna untuk mengamankan aksi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol). Aksi tolak Omnibus Law ini akan dilakukan di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu, 11 Maret 2020.

Adapun pasukan asmaul husna ini dinilai dapat meredam amarah massa aksi ketika terlihat memuncak. Pasukan dengan khas balutan kain putih ini sudah pernah diterjunkan pada aksi tolak UU KPK di DPRD Jatim dan final Piala Gubernur Jatim.

“Kami siapkan pasukan asmaul husna, dapat jadi sistem mendinginkan atau cooling system,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, seperti dikutip dari Antara, Selasa 10 Maret 2020.

Selain itu, Polda Jatim juga mengerahkan sebanyak 3.432 personel dari Polrestabes Surabaya dan Sidoarjo untuk mengamankan aksi tolak Omnibus Law di Bundaran Waru, Sidoarjo pada Rabu, 11 Maret 2020.

“Polres Sidoarjo 560 personel dan Polrestabes Surabaya 2.872 personel back up Polda Jatim,” ujar Trunoyudo.

Pelibatan Polrestabes Surabaya dan Polres Sidoarjo dalam pengamanan aksi gabungan buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis lingkungan hidup hingga mahasiswa ini karena titik kumpulnya berada di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, yakni Bundaran Waru. Massa diprediksi bergerak ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Maka, Polres Sidoarjo mengamankan jalur (buruh) dari Sidoarjo ke Waru. Polrestabes (Surabaya) mengamankan di titik kumpul Grahadi dan kantor DPRD,” tutur dia.

Selain itu, polisi juga akan menyekat di beberapa titik. Langkah ini diambil guna meminimalkan ada tindakan di luar rencana aksi, seperti massa tidak tertib bahkan rusuh.

"Penyekatan kita lakukan, meminimalisasi kerawanan tidak tertib, tidak gunakan helm, gunakan jalan yang tidak semestinya. Ini kita lakukan secara persuasif," ucapnya.

Polisi juga akan merekayasa lalu lintas saat massa aksi mulai bergerak.

Elemen buruh, mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) akan menggelar aksi pada Rabu, 11 Maret 2020. Getol akan mengerahkan sekitar 3.000 orang yang dipusatkan di Bundaran Waru. Mereka akan menyuarakan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. 

"Kami tidak mau mendatangi pemerintah atau DPRD pada aksi tersebut. Kami sudah tidak ada bahasa percaya kepada mereka," ujar Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Habibus, pada pekan lalu. 

Alasan utama Getol tidak lagi percaya Pemprov dan DPRD Jatim lantaran keduanya dinilai kurang tegas. Aksi tuntutan Omnibus Law acap kali diarahkan ke pemerintah pusat. "Kami hanya membutuhkan sikap dari kepala daerah atau yang lainnya, bahwa Jatim menolak," ujar Habibus.